"Hingga 22 Juli ini realisasinya Rp146,7 triliun atau 32,2 persen. Ini lebih rendah dari rata-rata belanja kementerian/lembaga tadi atau belanja negara yang lain yang sudah mencapai di atas 40 persen," kata dia dalam video conference, Rabu, 27 Juli 2022.
Ia menambahkan, realisasi PEN paling besar adalah untuk perlindungan sosial (perlinsos) yang realisasinya mencapai Rp63,7 triliun atau 41,1 persen dari pagu. Realisasi pada klaster ini terdiri dari PKH, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, BLT Desa, BLT Minyak Goreng, dan BT-PKLWN.
"Terlihat yang masih tumbuh cukup tinggi atau yang implementasinya cukup cepat adalah dalam hal ini adalah untuk perlinsos, yaitu mencapai Rp63,7 triliun atau 41 persen. Ini mirip dengan belanja kementerian/lembaga dan belanja negara lainnya," ungkap dia.
| Baca juga: Indonesia Jauh dari Potensi Resesi, Sri Mulyani: Kita Harus Tetap Waspada |
Untuk anggaran kesehatan dalam program PEN, realisasinya tercatat hanya Rp31,8 triliun atau 25,9 persen dari pagu Rp122,54 triliun. Realisasi sektor ini utamanya untuk pembayaran klaim dan insentif tenaga kesehatan, serta insentif perpajakan vaksin/alat kesehatan, serta penanganan covid-19 melalui dana desa.
"Ini bukan tanda jelek, kalau memang kesehatan menjadi baik dengan covid semakin baik, kita tidak berharap penanganan di bidang kesehatan itu akan terealisasi semuanya. Ini berarti walaupun tak tercapai tapi itu adalah tanda yang baik," ujarnya.
Terakhir, anggaran klaster penguatan pemulihan ekonomi baru Rp51,3 triliun atau 28,7 persen dari pagu Rp178,32 triliun. Sri Mulyani berharap realisasi dari sektor ini bisa dipacu lagi agar memberikan dampak yang signifikan untuk bisa menggerakkan perekonomian nasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
