Hal itu disampaikan Menteri Koordinator bidang Perekonomian sekaligus Wakil Ketua Satgas Sawit Airlangga Hartarto usai mengikuti rapat internal dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, yang membahas tentang persoalan sawit.
"Pada prinsipnya mengenai ketelanjuran dan terkait dengan lahan yang digunakan untuk sawit, nah itu yang dibahas dan masih diberi waktu. Bapak Presiden minta satu bulan untuk diselesaikan," kata Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024.
Airlangga menyampaikan terkait pemutihan lahan sawit, Undang-Undang Cipta Kerja sudah memberikan kesempatan tiga tahun bagi lahan sawit yang terkena imbas regulasi. Dia menekankan saat ini batas waktu tiga tahun sudah lewat, dan pemerintah akan mengejar para pelanggar lahan sawit.
"Saat ini waktu tiga tahun itu sudah lewat. Sedangkan di Pasal 110B, terkait pelanggaran tentu harus ditagih dan dikejar," jelas dia.
| Baca juga: GPPI Optimistis Sektor Perkebunan Kurangi Pengangguran |
Program replanting sawit capai 53.012 ha
Berdasarkan catatan, realisasi program peremajaan sawit rakyat (PSR) atau replanting pada 2023 mencapai 53.012 hektare (ha) atau meningkat 72,35 persen dibandingkan 2022 yang sebesar 30.759 ha.
Pemerintah juga mencatat penyaluran dana PSR di 2023 sebesar Rp1,5 triliun yang diberikan kepada 21.020 pekebun.
Airlangga dalam keterangan akhir Februari lalu menyebutkan salah satu penghambat utama replanting adalah regulasi yang mempersulit proses penanaman kembali bagi pekebun rakyat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
