Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro - - Foto: MI/Adam Dwi
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro - - Foto: MI/Adam Dwi

Kepala Bappenas Tanggapi Rencana Jokowi Tambah 2 Menteri

Ekonomi bappenas kabinet kerja
Nia Deviyana • 13 Maret 2019 16:37
Jakarta: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro memaklumi keinginan Presiden Joko Widodo untuk menambah dua menteri di kabinetnya. Jokowi ingin memiliki kementerian khusus yang menangani bidang ekspor dan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
 
"Beliau concern dengan pertumbuhan ekonomi kita yang agak susah bergerak cepat. Penyebabnya ekspor yang relatif lemah, serta pertumbuhan investasi yang sebenarnya tidak jelek, tapi beliau ingin lebih cepat," jelas Bambang usai mengisi diskusi di Hotel Burobudur, Jakarta Pusat, Rabu, 13 Maret 2019.
 
Bambang menuturkan, ekspor dan investasi bergantung pada faktor eksternal sehingga Jokowi ingin dua masalah tersebut ditangani oleh institusi yang lebih solid."Kalau ekspor tergantung demand negara lain, kalau investasi tentunya kita sangat butuh Foreign Direct Investment (FDI). Jadi mungkin beliau ingin ada yang fokus dengan global market," terang Bambang.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Wacana Jokowi membentuk kementerian khusus investasi dan ekspor dilontarkan saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2019 di ICE BSD Tangerang Selatan, Banten, 12 Maret 2019. Jokowi geram lantaran nilai investasi dan ekspor Indonesia tertinggal dari negara tetangga seperti Thailand, Singapura, Filipina, dan Vietnam.
 
"Saya sudah sampaikan sepekan lalu dalam rapat kabinet, apakah perlu dalam situasi seperti ini yang namanya menteri investasi dan menteri ekspor," cetus Jokowi.
 
Pada acara tersebut Jokowi mengungkapkan sulitnya perizinan menjadi faktor tidak memuaskannya realisasi investasi. Dia mencontohkan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok seharusnya bisa menarik para pengusaha mebel untuk merelokasi pabriknya dari Tiongkok ke Indonesia. Namun, yang terjadi para pengusaha malah memilih Vietnam.
 
"Kenapa datangnya ke Vietnam padahal kayunya dari kita, rotan dari kita, bambu dari kita. Apa yang salah dari Indonesia," ujarnya.
 
Jokowi juga menyayangkan ekspor rotan, kayu, dan bambu Indonesia ke Amerika Serikat hanya sebesar 3 persen, lebih rendah dibandingkan Vietnam yang sebesar 16 persen. Padahal, Indonesia memiliki bahan mentah yang melimpah.
 
"Ini harus dikoreksi. Nantinya kita kalah rebutan. Kalau merebut investasi kalah merebut pasar (kalah), ini tanggung jawab kita semua," ungkap Jokowi.
 
Ke depan, calon presiden incumbent ini meminta perbaikan birokrasi. Dia menilai realisasi investasi masih belum memuaskan kendati Indonesia masuk peringkat empat destinasi paling menarik untuk investasi.
 
"Investor datang berbondong-bondong tapi realisasinya tidak lebih dari 10 persen. Ada apa?" pungkasnya.
 
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebelumnya mencatat tren pertumbuhan realisasi investasi selama empat tahun terakhir mencapai Rp 2.572,30 triliun. Jumlah itu melebihi rencana strategis BKPM sebesar Rp2.558,10 triliun.
 
Berdasarkan data BKPM, realisasi investasi untuk periode 2018 mencapai Rp721,3 triliun, meningkat sebesar 4,1 persen dibandingkan 2017. Dibandingkan dengan target realisasi investasi RPJMN yang sebesar Rp765 trilliun, investasi 2018 tercapai sebesar 94,3 persen.
 
Total realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PDMN) 2018 mencapai Rp328,6 triliun, menunjukkan peningkatan sebesar 25,3 persen apabila dibandingka 2017 sebesar Rp262,3 triliun. Namun, total realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) 2018 tercatat sebesar Rp392,7 triliun, turun 8,8 persen dibandingkan realisasi investasi PMA tahun 2017 sebesar Rp430,5 triliun.
 

(Des)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif