Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan persetujuan itu sekaligus meminta kepada Badan Anggaran DPR RI untuk memenuhi usulan tambahan anggaran itu serta menambahkannya ke dalam pagu anggaran atau pagu definitif OIKN 2025.
"Dengan kita sudah menyepakati kesimpulan," kata Doli saat rapat bersama OIKN di Kompleks Parlemen, Jakarta, dilansir Antara, Selasa, 10 September 2024.
Sementara itu, Wakil Kepala OIKN Raja Juli Antoni menjelaskan usulan tambahan anggaran itu sudah disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional.
Dia pun memaparkan sebelumnya Pagu Anggaran 2025 untuk OIKN sebesar Rp505 miliar. Lalu total kebutuhan tambahan anggaran untuk OIKN tahun 2025 sebesar Rp27,8 triliun, sehingga pagu yang diusulkan untuk membiayai OIKN 2025 sebesar Rp28,3 triliun.
| Baca juga: Senin 9 September: Hari Terakhir Jokowi Berkantor di Jakarta hingga Lengser |
Kebutuhan tambahan anggaran itu berasal dari enam kedeputian di dalam OIKN, berikut rinciannya:
- Kebutuhan bidang perencanaan dan pertanahan sebesar Rp788,5 miliar.
- Bidang pengendalian pembangunan sebesar Rp106,1 miliar.
- Bidang sosial dan budaya dan masyarakat sebesar Rp62,5 miliar.
- Bidang transformasi hijau dan digital sebesar Rp37,7 miliar.
- Bidang lingkungan hidup dan SDA sebesar Rp63 miliar.
- Kedeputian bidang sarana dan prasarana sebesar Rp26,7 triliun.
Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera pun meminta agar OIKN menjaga akuntabilitas keuangan, karena OIKN merupakan salah satu mitra yang mengajukan tambahan anggaran paling besar dibandingkan kementerian atau lembaga mitra Komisi II DPR RI lainnya.
Selain itu, menurut dia pembangunan IKN juga harus menjaga kelestarian lingkungan karena telah mengedepankan konsep forest city. Dia pun ingin IKN agar menjadi kota rujukan banyak pihak.
"Kondisi alam masyarakat adat betul-betul dijaga, kita bisa menyatukan antara modernitas dengan tradisionalitas," kata Mardani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
