Sebagai Presiden G20 di 2022, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengatakan, Indonesia dapat mengoptimalisasikan potensi dari lanskap ekonomi digital global yang semakin data sentris untuk memitigasi risiko dan menuai manfaat bagi perekonomian Indonesia.
"Untuk dapat mengoptimalkan potensi digital, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kominfo mengangkat tiga isu prioritas untuk dibahas dalam rangkaian pertemuan Digital Economic Working Group (DEWG) kali ini," kata dia, dalam video conference di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa, 29 Maret 2022.
Tiga isu prioritas dalam DEWG yaitu connectivity and post covid-19 recovery, digital skills and digital literacy, serta data free flow with trust and cross-border data flow. Menurut Jhonny, isu pertama memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk mengajak anggota G20 memaksimalkan peran sentral konektivitas digital.
Secara khusus keterkaitannya dalam pemulihan usai pandemi covid-19, lanjutnya, mengacu kepada isu ketersediaan akses internet yang cukup yang adil, level of playing field yang lebih berimbang dalam pemanfaatan teknologi digital, serta optimalisasi konten dan data internet.
"Kami mengajak para anggota G20 untuk membahas isu penting ini sebagai wujud untuk mengupayakan pemulihan ekonomi global yang lebih tangguh dan lebih inklusif melalui teknologi digital," ungkapnya.
Isu kedua, ia menyebut, digital skills and digital literacy berperan sentral guna menghadirkan pemanfaatan teknologi digital yang produktif, inklusif, memberdayakan dan berkelanjutan. Indonesia mendorong pembahasan isu ini untuk menghadirkan upaya kolektif global antara negara maju dan negara berkembang dalam digital reskilling dan upskilling masyarakat dunia.
Ia menambahkan, pembahasan isu ketiga mengenai data free flow with trust and cross border data flow merupakan respons terhadap peningkatan penggunaan data dan arus data serta kebutuhan mekanisme dan metode pangaturan yang memfasilitasi pertukaran data serta memahami diversitas pengaturan yang ada.
"Indonesia mengambil langkah untuk melakukan pembahasan kebijakan data lintas batas negara pada Presidensi di G20 kali ini, dengan usulan prinsip arus data lintas negara yang mengacu pada keabsahan atau lawfulness, keadilan atau fairness, keterbukaan atau transparancy, dan timbal balik atau reciprocity," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
