"Defisit anggaran 2023 merupakan tahun pertama kita kembali ke defisit maksimal tiga persen terhadap PDB," ujar Jokowi dalam RAPBN Tahun Anggaran 2023 Beserta Nota Keuangan, Selasa, 16 Agustus 2022.
Kepala Negara menjelaskan, defisit tersebut akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati, dengan menjaga keberlanjutan fiskal.
"Komitmen untuk menjaga keberlanjutan fiskal dilakukan agar tingkat risiko utang selalu dalam batas aman melalui pendalaman pasar keuangan," tegasnya.
| Baca juga: 2023, Jokowi Targetkan Pendapatan Negara Rp2.443,6 Triliun |
Pemerintah sendiri akan terus meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi, khususnya kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Layanan Umum (BLU) yang diarahkan untuk penyelesaian infrastruktur strategis pusat dan daerah, pemberdayaan masyarakat, serta sinergi pembiayaan dan belanja.
Pemerintah juga tetap mendorong kebijakan pembiayaan inovatif skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), termasuk penguatan peran BUMN, BLU, Lembaga Pengelola Investasi (LPI), dan Special Mission Vehicle (SMV), serta mengakselerasi pembangunan infrastruktur dan meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, UMKM, dan ultra mikro.
"Pemerintah juga memanfaatkan saldo anggaran lebih (SAL) untuk menjaga stabilitas ekonomi dan antisipasi ketidakpastian, serta meningkatkan pengelolaan manajemen kas yang integratif untuk menjaga bantalan fiskal yang andal dan efisien," kata Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
