Hal itu dinilai perlu untuk mendukung komitmen Indonesia menciptakan ekonomi hijau dalam agenda mitigasi perubahan iklim.
"BEI perlu mempersiapkan yang telah dipersiapkan Kemenkeu terkait dengan carbon trading bersamaan dengan KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)," ujarnya dalam CEO Netrworking 2021 bertajuk Stepping up to Regain the Economic Growth secara daring, dilansir Mediaindonesiacom, Selasa, 16 November 2021.
Airlangga bilang, peran serta BEI dalam perdagangan karbon menjadi penting lantaran Indonesia memiliki dua kekuatan utama terkait hal itu.
Pertama ialah pada carbon capture di sektor seperti pertambangan dan energi. Kedua ialah besarnya potensi Indonesia pada sumber energi baru terbarukan.
Salah satunya ialah geotermal yang menurut Airlangga secara otomatis akan mendapatkan Clean Development Mechanism (CDM) dalam bentuk penetapan harga karbon (C02 pricing).
"Namun kita ketahui sekarang adalah, dalam istilah pasar modal adalah over the counter, tidak terbuka secara transparan dan masing-masing antara perusahaan di Indonesia dengan perusahaan global," imbuhnya.
"Sehingga apabila ini semua masuk dan ditangkap di dalam mekanisme bursa, ini adalah hal yang baik," lanjut Airlangga.
Perdagangan karbon dalam Presidensi G20 2022
Dia menambahkan, pemerintah juga akan mengupayakan perdagangan karbon bisa diluncurkan dalam momen Presidensi G20 2022 dengan Indonesia menjadi tuan rumahnya. Karenanya, BEI, Kemenkeu, KLHK, dan OJK perlu menyiapkan kerangka kebijakan perdagangan karbon tersebut."Kita ingin agar ini (pedagangan karbon) bisa dilakukan di Indonesia, bukan dilakukan di negara lain," tegas Airlangga.
Perdagangan karbon menjadi salah satu cara Indonesia dan beberapa negara memitigasi ancaman perubahan iklim. Itu juga menjadi upaya dari komitmen yang ditetapkan dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa 2021 (COP26) di Glasgow beberapa waktu lalu.
Pada COP26, kesepakatan yang dicapai ialah mengurangi pemanfaatan pembangkit energi yang bersumber dari energi fosil. Dan mempertahankan suhu global berada di level 1,5 derajat celcius.
"Tentunya harus dibarengi dengan financing untuk climate change fund, terutama untuk emerging countries. Salah satu yang Indonesia perlu dorong adalah prototyping bagaimana face down PLTU ini ada semacam lighthouse atau proyek percontohan," jelas Airlangga.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
