Ketua BPK Agung Firman Sampurna. Foto: Medcom.id/ Husen Miftahudin
Ketua BPK Agung Firman Sampurna. Foto: Medcom.id/ Husen Miftahudin

BPK Mulai Terapkan Standar Audit Internasional

Ekonomi BPK laporan keuangan
Husen Miftahudin • 21 Juli 2020 18:43
Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mulai tahun ini menerapkan International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) 12 terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Penerapan standar audit internasional ini dilakukan BPK untuk memberikan nilai dan manfaat lebih kepada masyarakat.
 
"Ini adalah satu semangat yang dikembangkan bahwasanya lembaga pemeriksa eksternal, BPK seluruh dunia, tidak hanya memberikan assurance (jaminan) terhadap akuntabilitas, transparansi, dan juga mendorong peningkatan kinerja entitas yang diauditnya. Tetapi juga memberikan nilai dan manfaat yang lebih kepada publik secara umum dan masyarakat secara luas," kata Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam Media Workshop LHP atas LKPP Tahun 2019, Selasa, 21 Juli 2020.
 
Agung menjelaskan, salah satu caranya adalah peningkatan komunikasi dengan pemangku kepentingan seperti DPR dan media massa. Pendekatan melalui media massa diperlukan guna menyampaikan kepada rakyat bagaimana uang mereka dikelola oleh entitas pengelola keuangan negara lewat publikasi hasil pemeriksaan BPK.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Oleh karena itu bahwa semenjak 2020 intensitas komunikasi BPK dengan stakeholders, baik dengan DPR maupun dengan media itu cukup tinggi," tuturnya.
 
Pada ISSAI 12 terdapat tiga tinjauan (review) yang diimplementasikan BPK. Ketiganya adalah tinjauan transparansi fiskal, tinjauan kesinambungan fiskal (review fiscal sustainability), dan tinjauan desentralisasi fiskal yang pada tahun ini akan digambarkan dengan indeks kemandirian fiskal daerah.
 
"Dari semangat ISAI 12 yang kemudian ditampilkan dalam review tersebut di mana kami menyampaikan bahwa yang disampaikan ke DPR, DPD, dan ke pemerintah itu bahannya sama sebenarnya yaitu LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) LKPP. Tetapi isu yang dibawa itu berbeda," aku Agung.
 
Untuk DPR misalnya, BPK mengangkat isu-isu sektoral. Sementara untuk DPD mengangkat isu spasial atau kewilayahan. Sedangkan untuk pemerintah, BPK mengangkat isu tata kelola.
 
Menurut Agung, langkah tersebut menggambarkan bahwa sebenarnya isi LHPP itu sangat kaya karena isu di dalamnya bisa diangkat dalam rangka membuat negara ini menjadi lebih baik. Sayangnya hal ini belum terkomunikasikan secara baik kepada rakyat secara keseluruhan.
 
"Oleh karena itu dengan semangat ISAI 12 yang di antaranya adalah stakeholders communications ini, kami ingin mendorong publik untuk juga terlibat terhadap hal-hal yang telah kita periksa dan kemudian kita rekomendasikan," tutup Agung.
 
(DEV)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif