Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, di 2016 kementeriannya memiliki 10.752 paket kontrak dengan nilai Rp73,41 triliun. Sejak Agustus hingga Desember 2015 telah dilaksanakan pelelangan dini untuk paket sebanyak 5.344 paket dengan nilai Rp42,74 triliun.
"Selama ini, pelelangan pekerjaan kontraktual baru dilakukan pada awal tahun anggaran berjalan, prosesnya membutuhkan waktu hingga empat bulan, sehingga tanda tangan kontrak dan pekerjaan di lapangan baru dimulai mendekati tengah tahun," kata Basuki, di Ruang Pendopo Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (6/1/2016).
Sesuai dengan Undang-Undang No 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016, Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp104,08 triliun dengan rincian belanja modal Rp81,24 triliun atau 78,05 persen, belanja barang Rp20,48 triliun atau 19,68 persen, dan belanja pegawai Rp2,36 triliun atau 2,27 persen.
Selain itu, masih kata Basuki, percepatan pembangunan infrastruktur juga searah dengan Program Nawacita yang dicanangankan Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. "Di antaranya kita ingin membangun Indonesia dari pinggiran, mewujudkan kemandirian ekonomi, dan meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
