Hingga Mei 2024, misalnya, nilai utang Indonesia tembus Rp8.300 triliun. Belum lagi, utang jatuh tempo periode 2025-2029 berkisar Rp3.749 triliun. Di 2025 negara harus mengalokasikan dana sekitar Rp800 triliun lantaran masuk jatuh tempo.
Kondisi itu dinilai cukup berat lantaran pendapatan negara saat ini mengalami penurunan. Sedangkan kebutuhan belanja terus meningkat, terlebih pemerintahan baru memiliki ambisi menjalankan sejumlah program dengan biaya jumbo.
Hal itu menjadi sorotan dan benang merah dari diskusi bertema Warisan Utang untuk Pemerintahan Mendatang yang diselenggarakan oleh Institute for Development of Economics and Finance (Indef) di Jakarta.
"Kalau itu tidak diimbangi dengan kapasitas penerimaan negara yang semakin meningkat, saya tidak terbayang, apakah negara ini akan mengalami stroke ketiga?" tutur Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti, Kamis, 4 Juli 2024.
Karenanya, dia mendorong agar pemerintahan baru nantinya bisa menentukan skala prioritas. Program-program yang sejatinya tak memberikan daya ungkit pada perekonomian lebih baik ditunda dan mendahulukan program yang dapat mendorong laju pertumbuhan.
Dengan kewajiban utang yang menanti di depan mata, pemerintah, baik yang berkuasa sekarang maupun nanti, mesti bisa meningkatkan pendapatan negara. Itu perlu bukan hanya untuk menjaga kesinambungan fiskal, tetapi juga demi menjaga kesehatan keuangan negara.
"Jadi, pilih program yang multiplier effect-nya luas dan jangka panjang berdampak, seperti kualitas SDM, penguatan modal, dan transfer teknologi, itu syarat-syarat untuk menjadi negara maju," kata Esther.
| Baca juga: Pemerintah Kurangi Penarikan Utang Baru |
Dilema defisit anggaran
Selain itu, kehati-hatian dalam pengelolaan fiskal menjadi penting untuk menjaga keberlanjutannya. Salah satu yang paling mudah dilihat ialah dari penetapan defisit anggaran dalam satu tahun penuh.
Besaran defisit yang sejauh ini disepakati oleh pemerintah dan DPR RI untuk 2025 berkisar 2,29 persen hingga 2,82 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Batas atas dari kesepakatan sementara itu dinilai terlalu tinggi dan membatasi gerak pemerintahan baru untuk melakukan ekspansi.
Dikhawatirkan, jika batas atas tersebut digunakan, pemerintahan baru bakal menarik lebih banyak utang untuk membiayai kebutuhan anggaran di tahun depan. Dengan kata lain, defisit berpotensi melebar hingga melampaui tiga persen dan utang terus bertambah.
"Kalau defisit yang diambil 2,82 persen atau 2,5 persen saja, itu tidak ada ruang manuver, kalau sudah 2,82 persen, untuk bisa sampai tiga persen (batas maksimal), paling hanya ada tambahan Rp30 triliun, itu susah untuk mitigasi krisis," kata Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listiyanto menambahkan.
"Dugaan saya, kalau 2,82 persen dilakukan di APBN (2025), maka ini menurut saya sebagai jebakan. Karena koalisi yang ada sekarang itu belum ada 50 persen, bagaimana lobinya (nanti di DPR) ? Itu deadlock. Jadi manuver itu sudah tidak ada," tambahnya.
Untuk itu, dia merekomendasikan agar penyusunan APBN 2025 dilakukan secara rasional. Pasalnya, rasionalitas menjadi faktor yang dapat memengaruhi perekonomian.
Contoh nyata, kata Eko, beberapa waktu lalu pasar bereaksi negatif lantaran beredar kabar pemerintahan baru akan menaikan rasio utang hingga 50 persen terhadap PDB. Itu mendorong keluarnya aliran modal asing dan merambat pada tersungkurnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
"Jadi untuk meredam risiko utang perlu politik anggaran berkelanjutan. Saya lebih cenderung setuju tidak melebarkan defisit anggaran, tapi lebih menjaga," tutur Eko.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
