"Kita lihat akhir-akhir ini, terjadinya anak-anak perempuan yang dijadikan korban, yang sungguh-sungguh sangat memilukan bagi kita semuanya. Sejak tahun 2021 ini, kita menambahkan satu menu baru yaitu DAK nonfisik yang dipakai untuk dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak," kata dia dalam webinar, Rabu, 22 Desember 2021.
Instrumen tersebut dibentuk atas inisiasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, melihat banyak perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan di daerah. Ia berharap langkah ini akan memberikan penguatan bagi pemerintah daerah sampai kabupaten/kota dan kalau perlu sampai ke kecamatan, bahkan kelurahan.
Melalui dana yang ditransfer langsung ke daerah, Sri Mulyani meminta pemerintah daerah memastikan perempuan dan anak-anak perempuan dapat fokus memperoleh pendidikan tanpa khawatir menjadi korban kekerasan. Ia berkomitmen pemerintah akan membantu memperjuangkan para perempuan dan anak-anak ini.
"Ini adalah sesuatu yang harus kita terus perjuangkan, harus kita terus-menerus jaga dan perangi praktek-praktek yang sangat buruk ini. Jangan sampai anak-anak perempuan yang kita ingin maju, yang ingin sekolah, kemudian dia dihadapkan pada risiko menjadi korban kejahatan," ujar dia.
Kementerian Keuangan akan terus melanjutkan komitmen untuk mendukung pemberdayaan dan melindungi perempuan dan anak-anak melalui berbagai instrumen dari APBN, baik melalui gender mainstreaming, gender responsive budget, maupun DAK Nonfisik sehingga perempuan dan anak-anak ini mendapat perlindungan.
"Tidak hanya mendapatkan perlindungan, namun juga mendapatkan kesempatan yang sama, baik dari sisi kesehatan, seperti imunisasi, seperti gizi yang baik, hingga kesempatan untuk sekolah, dan pada akhirnya mereka bisa menjadi perempuan-perempuan yang produktif, yang sehat, dan bisa memberikan kebaikan tidak hanya pada dirinya, namun pada keluarga dan kepada bangsa kita," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
