Pemerintah memberikan prioritas sangat tinggi pada aspek keadilan sosial dan penurunan kesenjangan ditandai dengan belanja negara dalam RAPBN 2018 direncanakan mencapai Rp2.204,4 triliun adalah untuk pembangunan nasional dengan fokus pada penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, penurunan kesenjangan ekonomi, dan perlindungan sosial.
"Untuk mendukung pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dan dukungan terhadap masyarakat berpendapatan rendah yang terintegrasi, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp292,8 triliun yang mengacu pada basis data terpadu sehingga diharapkan lebih tepat sasaran," ujarnya di Ruang Rapat Parupurna, Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Kamis 31 Agustus 2017.
Alokasi anggaran tersebut ditujukan untuk perluasan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp17,3 triliun yang diberikan kepada 10 juta KPM, memperluas cakupan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebesar Rp13,5 triliun untuk 10 juta KPM, subsidi pangan (Rastra) sebesar Rp7,3 triliun untuk 5,6 juta KPM.
Selain itu ada pula alokasi untuk jaminan kesehatan bagi 92,4 juta rakyat miskin sebesar Rp25,5 triliun, Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 19,7 juta siswa dengan alokasi sebesar Rp10,5 triliun, dan beasiswa Bidik Misi bagi 401,5 ribu mahasiswa dengan alokasi sebesar Rp4,1 triliun.
Selain itu, pemerintah juga mendukung kemandirian usaha rakyat dengan mengalokasikan anggaran bagi usaha ultra mikro sebesar Rp2,5 triliun dan pemberian subsidi bunga Untuk Kredit Usaha rakyat (KUR).
Pada 2018, anggaran subsidi bunga KUR dialokasikan sebesar Rp12,0 triliun dengan target penyaluran KUR mencapai Rp110 triliun untuk sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, perdagangan dan jasa, serta TKI.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
