Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Medcom/Eko.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Medcom/Eko.

Sri Mulyani Ungkap Alasan Tarif Meterai Naik Jadi Rp10 Ribu

Ekonomi Bea Meterai
Eko Nordiansyah • 03 Juli 2019 19:45
Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alasan rencana kenaikan tarif bea meterai menjadi Rp10.000. Sejak Undang-Undang Bea Meterai disahkan pada 1985, tak banyak perubahan atas ketentuan bea meterai yang diatur oleh pemerintah.
 
Sesuai pasal 3 UU Bea Meterai tahun 1985 tarif bea meterai maksimal hanya enam dari tarif awal pada 1985 yaitu Rp1.000 dan Rp500. Perubahan terakhir dilakukan pada 2000 yang kemudian bertahan sampai sekarang.
 
"Penetapan tarif tertinggi bea meterai ditetapkan pada 2000 yaitu menjadi Rp6.000 dan Rp3.000 dan tidak dapat ditingkatkan lagi karena batasan UU," kata dia dalam rapat dengan Komisi XI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 3 Juli 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selain itu, pendapatan masyarakat yang meningkat seharusnya dibarengi dengan kenaikan penerimaan negara khususnya bea meterai. Sejak 2000 sampai dengan 2017 produk domestik bruto (PDB) Indonesia naik delapan kali lipat.
 
"Dalam kurun waktu 17 tahun, PDB per kapita Indonesia telah meningkat hampir delapan lipat menggunakan data BPS, PDB per kapita di 2000 adalah Rp6,7 juta, sementara PDB per kapita 2017 adalah Rp51,9 juta," jelas dia.
 
Dirinya menambahkan revisi UU Bea Meterai juga bertujuan untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, diperlukan sumber penerimaan negara yang memadai dan berkesinambungan yang salah satunya berasal dari penerimaan perpajakan khususnya bea materai.
 
"Kondisi yang ada dan terjadi dalam masyarakat dan perekonomian telah banyak mengalami perubahan dalam tiga dekade terakhir, baik itu di bidang ekonomi, di bidang hukum sosial dan di bidang teknologi informasi," ungkapnya.
 
Selain soal tarif, pemerintah juga mengusulkan perubahan batasan penggunaan dokumen yang wajib dibubuhi meterai, perluasan definisi dokumen obyek bea meterai, pihak yang terutang bea meterai dan pihak yang ditunjuk menjadi pemungut bea meterai, penyempurnaan administrasi pemungutan bea meterai, dan pemberian fasilitas bea meterai.

 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif