Kepala Peneliti NEXT Indonesia Center, Ade Holis, menilai belanja modal memiliki peran strategis dalam memperkuat kapasitas ekonomi jangka panjang. Investasi pemerintah di sektor ini dianggap mampu meningkatkan produktivitas, menarik investasi lanjutan, serta memperbesar potensi penerimaan negara di masa depan.
| Baca juga: Indonesia Jadi Sorotan Investor Global di Forum Internasional |
Namun, dalam beberapa tahun terakhir, ruang untuk belanja produktif tersebut menunjukkan penyusutan. Porsi belanja modal terhadap total belanja pemerintah pusat tercatat terus menurun, dari sekitar 16,49 persen pada 2017 menjadi hanya 8,70 persen pada rancangan APBN 2026. Kondisi ini terjadi di tengah kenaikan total belanja negara secara keseluruhan.
Di sisi lain, tekanan dari pembayaran bunga utang justru meningkat. Jika pada 2017 porsi bunga utang berada di level 17,12 persen dari belanja pemerintah pusat, maka pada 2025 angkanya naik menjadi 21,24 persen, sebelum sedikit terkoreksi ke 19,03 persen pada 2026. Pergeseran ini menunjukkan bahwa sebagian ruang fiskal semakin banyak terserap untuk kewajiban masa lalu dibandingkan investasi baru.
Menurut Ade Holis, situasi tersebut mengindikasikan perlunya penyesuaian arah belanja negara. Ia menilai belanja yang bersifat rutin dan kurang memberikan dampak produktif perlu ditekan agar ruang fiskal untuk investasi publik tetap terjaga dan tidak semakin menyempit.
Dampak Pendemi Covid-19
NEXT Indonesia Center sendiri melakukan analisis keberlanjutan fiskal Indonesia pada periode 2017–2026 dengan menggunakan pendekatan Craig Burnside yang banyak dirujuk dalam kajian Bank Dunia mengenai fiscal sustainability. Metode ini membandingkan keseimbangan primer aktual, yakni selisih pendapatan negara dengan belanja di luar pembayaran bunga, dengan ambang batas yang diperlukan untuk menjaga rasio utang tetap stabil.Hasil kajian menunjukkan Indonesia berada dalam kondisi fiskal yang relatif sehat pada periode 2017–2019. Namun, situasi tersebut terganggu secara signifikan saat pandemi COVID-19 pada 2020–2021, ketika tekanan ekonomi menyebabkan defisit melebar dan kebutuhan pembiayaan meningkat tajam.
Meski demikian, pemulihan ekonomi setelah pandemi membantu memperbaiki posisi fiskal. Sejak 2022, kondisi kembali menguat seiring pertumbuhan ekonomi yang membaik, inflasi yang lebih terkendali, dan perbaikan keseimbangan primer pemerintah.
Tahun 2023 bahkan tercatat sebagai periode dengan posisi fiskal paling kuat dalam rentang pengamatan, dengan surplus keseimbangan primer sebesar 0,49 persen dari PDB, jauh di atas ambang keberlanjutan yang berada di -1,85 persen PDB.
Perbaikan tersebut berlanjut hingga 2024 dan diproyeksikan tetap terjaga sampai 2026, meski masih berada dalam wilayah defisit kecil pada keseimbangan primer. Untuk 2026, proyeksi menunjukkan angka sekitar -0,35 persen PDB, yang masih lebih baik dibandingkan batas aman yang diperkirakan di -1,74 persen PDB.
Meski indikator menunjukkan kondisi yang masih terkendali, NEXT Indonesia Center mengingatkan ruang fiskal Indonesia belum sepenuhnya kuat. Peningkatan utang dan masih negatifnya keseimbangan primer menjadi sinyal bahwa ketahanan fiskal tetap perlu dijaga dengan hati-hati.
“Indonesia masih berada dalam kategori fiskal yang berkelanjutan, tetapi risiko tetap ada,” demikian kesimpulan kajian tersebut. Mereka menyoroti bahwa guncangan eksternal seperti kenaikan suku bunga global, pelemahan rupiah, atau perlambatan ekonomi dapat dengan cepat mempersempit ruang fiskal yang tersedia.
Secara keseluruhan, NEXT Indonesia Center menilai fondasi fiskal Indonesia masih relatif solid. Namun, keberlanjutan jangka panjang akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menjaga kualitas belanja, memperkuat basis penerimaan negara, serta memastikan APBN benar-benar menjadi motor pertumbuhan ekonomi, bukan sekadar instrumen stabilisasi angka defisit dan utang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
