"Informasi keuangannya yang kita terima tahun lalu itu ada lebih dari Rp1.300 triliun (aset keuangan RI di luar negeri)" kata Kepala Subdirektorat Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional DJP Leli Listianawati dalam Seminar Nasional Perpajakan di kantornya, Jakarta, Kamis, 14 Maret 2019.
Dirinya menambahkan, kemungkinan data tersebut akan bertambah lagi untuk tahun ini. Karena informasi yang dipertukarkan antarnegara bersifat dinamis, sehingga ada kemungkinan jumlahnya akan terus bertambah setiap tahunnya.
"Namun demikian DJP harus melakukan perlindungan kerahasiaan terhadap informasi yang diterima ini. Karena ini merupakan syarat yang disering kita lakukan yang harus dipenuhi oleh negara yang akan berukar," jelas dia.
Tahun lalu, Indonesia bertukar informasi dengan 54 negara dan menerima dari 66 yuridiksi. Dari hasil pertukaran data antar negara tersebut, DJP melakukan analisis berapa sebenarnya aset keuangan yang disimpan oleh warga negara Indonesia di luar negeri.
"Kita berpedoman survei McKinsey dan dibandingkan dengan aset keuangan yang diterima dalam tax amnesty. Masih ada selisih berdasarkan McKinsey masih ada selisih survei yang dilakukan McKinsey dengan tax amnesty, selisih itu ternyata tak jauh berbeda dengan yang telah kita terima 2018," jelas dia.
Dirinya menambahkan, DJP akan terus memantau berapa harta yang belum dilaporkan baik dalam Surat Pemberitahuan (SPT) maupun tax amnesty. Bahkan tahun ini DJP akan bekerja sama dengan lebih banyak negara untuk mendapatkan informasi.
"Untuk tahun ini kita akan meningkat lagi. Kita akan mengirim 81 yurisdiksi dan akan menerima 94 yurisdiksi atau negara. Dengan demikian akan lebih besar lagi dari tahun lalu penerimaan informasi keuangannya," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
