Ilustrasi. Foto: Medcom.id
Ilustrasi. Foto: Medcom.id

Pemerintah Diminta Jangan Naikkan PPN saat Ekonomi Masih Berjuang Pulih

Ekonomi pajak Pemulihan Ekonomi Nasional PPN
Eko Nordiansyah • 02 Oktober 2021 16:34
Jakarta: Pemerintah berencana menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai April tahun depan. Rencana ini sebagaimana tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
 
Ekonom CORE Indonesia Piter Abdullah menyebutkan, pembahasan RUU HPP termasuk didalamnya mengenai rencana kenaikan PPN harus dipikirkan dengan matang. Salah satunya adalah mengenai waktu yang tepat untuk penerapannya.
 
"Semuanya akan membantu perekonomian melalui penguatan fiskal. Tetapi timingnya harus tepat. Jangan dilakukan di saat perekonomian sedang berjuang pulih," kata Piter kepada Medcom.id, Sabtu, 2 Oktober 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia menjelaskan, pengaturan ketentuan perpajakan di saat ekonomi belum pulih justru akan mengganggu upaya pemulihan. Meskipun menurut dia, aturan pajak ini bisa mendukung ekonomi melalui penguatan fiskal yang dimiliki oleh pemerintah.
 
"Intinya pajak bukan untuk mendorong ekonomi secara langsung, ekonomi justru akan tumbuh lebih baik apabila tidak ada pajak. Pajak dibutuhkan untuk mendukung fiskal. Fiskal yang kuat akan membantu perekonomian," ungkapnya.
 
Pemerintah sebelumnya berencana menaikan tarif PPN menjadi 11 persen mulai April 2022 dari sebelumnya 10 persen. Dalam Pasal 7 Bab IV mengenai PPN dalam RUU HPP, tarif PPN akan kembali dinaikkan menjadi 12 persen pada Januari 2025.
 
Meski begitu, dalam ayat 3 pasal 7 tersebut, disebutkan tarif PPN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu 11 mulai April 2022 dan 12 persen mulai Januari 2025 dapat diubah menjadi paling rendah lima persen dan paling tinggi 15 persen.
 
"Perubahan tarif PPN diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara," bunyi ayat 4 pasal 7 tersebut.
 
(DEV)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif