"Saya belum tahu, saya belum baca ini dan belum dilaporkan," terang Sofyan, di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (7/1/2015).
Terkait hal ini, dirinya belum dapat berkomentar lebih banyak. Namun dia, menilai hal tersebut sangat bertentangan dengan akal sehat (common sense). Untuk itu, dirinya bakal memastikan terlebih dahulu pada pihak yang memberi pernyataan, yakni Kementerian Perindustrian.
"Saya cek dulu ke Menperin, saya telepon Menperin dulu. Saya enggak berani menyamai karena yang dimaksudkan itu bertentangan dengan common sense," ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian Perindustrian mengusulkan kerja sama ekonomi antara RI dan Jepang sebaiknya dihentikan karena pelaksanaan Indonesia-Jepang Economic Partnership Agreement (IJEPA) tersebut dirasa kurang menguntungkan RI.
"Kita (Indonesia) merasa tidak diuntungkan. Katanya perjanjian komperehensif tetapi mereka dagangnya maju terus, kita turun terus," kata Dirjen Kerja sama Industri Internasional Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Agus Tjahajana, beberapa waktu lalu.
Kementerian Perindustrian, katanya, merekomendasikan tiga hal dalam peninjauan ulang IJEPA. Pertama, di tataran tim perunding general review diusulkan agar RI menghentikan kesepakatan IJEPA. Di tingkat menteri, Indonesia meminta Jepang memberi komitmen konsesi ekspor produk prioritas.
Usulan kedua adalah memodifikasi perjanjian melalui renegosiasi di tingkat perunding. Sementara rekomendasi ketiga, RI menghendaki penghentian kesepakatan bilateral IJEPA. Perjanjian bilateral RI-Jepang selanjutnya diadopsi melalui kemitraan regional Asean-Jepang (Asean-Japan Comprehensive Economic Partnership atau AJCEP).
Agus berpendapat semestinya kerja sama bilateral IJEPA dapat mencerminkan kemitraan yang saling sokong. Menurutnya, jika dalam pelaksanaannya terasa tidak memperkuat industri nasional sebaiknya jangan dilanjutkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
