"Kita sebetulnya ada program yang dilanjutkan, terutama yang berkaitan sejak awal, agar program-program pembangunan dilakukan lebih akuntable dan melakukan tugas pengawasan yang bisa mendorong peningkatan penerimaan negara," ujar Ardan, seusai pelantikan di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Jumat (13/3/2015).
Selain mendorong peningkatan penerimaan negara, Ardan menerangkan, BPKP juga akan memberikan pendampingan kepada Kepala Daerah yang merasa khawatir kebijakannya dikriminalisasi.
"Itu mungkin salah satu juga, tentu kami koordinasi dengan pihak-pihak lain. Yang penting kami ingin jaga program pembangunan bisa berjalan sebaik-sebaiknya," imbuh dia.
Disinggung soal target, Ardan mengaku, Presiden Jokowi belum memberikan target kepada BPKP. Namun, kata dia, BPKP akan menggunakan Instruksi Presiden Kantor Kepresidenan yang jadi landasan pengalihan posisi BPKP di bawah Kantor Kepresidenan. "Kami tangkap dari inpres saja," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
