Penghematan tersebut dapat dilakukan dengan merealokasi anggaran perjalanan dinas maupun belanja modal fisik. Bahkan, pembangunan infrastruktur yang tidak begitu mendesak dapat ditunda.
"Misalnya, anggaran perjalanan dinas Rp43 triliun untuk 2020, sudah dipotong Rp25 triliun. Praktis orang enggak berjalan. Itu mungkin bisa dipotong lebih banyak," katanya dalam siaran virtual di Jakarta, Selasa, 21 April 2020.
Lebih lanjut, realokasi anggaran tersebut dapat difokuskan pada sektor kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net), dan insentif dunia usaha.
"Benar-benar fokus ke tiga hal, tapi kan enggak mungkin Kemenkeu lakukan sendiri, harus ada komitmen. Misal belanja modal fisik kan orang enggak kerja sekarang, banyak aktivitas enggak bisa dieksekusi," jelasnya.
Meski begitu, pemerintah tetap membutuhkan kelonggaran defisit anggaran di atas tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
"Kita butuh budget defisit lebih besar sehingga kalau maksimal lebih tiga persen. Market mungkin bereaksi, tapi kalau dilihat alokasi ke tiga hal itu mungkin justify. Terlihat ketika bond keluar, respons pasar positif," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
