Pemerintah pun mengambil langkah cepat dengan menerbitkan Perppu 1 Tahun 2020 yang kini sudah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sebagai antisipasi dampak pandemi covid-19 terhadap keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan.
"Bukan kegentingan yang establish, yang dipikirkan (hanya) berbasis data Januari-Februari. Ini adalah kegentingan karena kita melakukan antisipasi," katanya dalam webinar di Jakarta, Kamis, 6 Juli 2020.
Menurutnya kegentingan akibat pandemi covid ini harus diantisipasi secara responsif oleh pemerintah maupun masyarakat. Apalagi geliat perekonomian juga belum kembali seperti sedia kala.
"Kegentingannya setelah Perppu tersebut muncul yaitu April, Mei, Juni. Sekarang Juli baru kita lewati, bahkan sekarang Agustus pun kita masih merasa kegiatan ekonomi belum bergerak seperti halnya tahun lalu," ungkap dia.
Untuk itu, pemerintah melakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2020, penerimaan negara ditetapkan sebesar Rp1.699,9 triliun dengan belanja negara mencapai Rp2.739,2 triliun.
"Dengan dirumuskannya APBN untuk menangani covid, maka akan ada beberapa dampak. Yaitu, defisitnya melebar karena penerimaan turun, belanjanya harus naik dan karena itu pelebaran defisit untuk membiayai hal-hal penting," pungkasnya.
Dalam APBN tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp695,2 triliun yang meliputi anggaran kesehatan Rp87,5 triliun, perlindungan sosial Rp203,90 triliun, insentif usaha Rp120,61 triliun, dukungan untuk UMKM Rp123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp53,57 triliun, serta sektoral kementerian/lembaga dan pemda Rp106,11 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
