"Dana tersebut meliputi berbagai Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Kartu Sembako untuk 18,8 juta KPM, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa target 7,5 juta KPM, dan berbagai program lainnya," kata Wahyu Utomo saat dihubungi Media Indonesia, Minggu, 4 September 2022.
Wahyu melanjutkan, seiring dengan saat ini ditempuhnya kebijakan pengalihan subsidi dan kompensasi agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan, maka pemerintah tetap berkomitmen melindungi daya beli masyarakat dengan pemberian bansos tambahan sebesar Rp24,17 triliun.
"Bansos tambahan tersebut meliputi BLT untuk 20,65 juta KPM sebesar Rp150 ribu per bulan selama empat bulan yang akan diberikan dua kali masing-masing Rp300 ribu, penerima BLT ini golongan masyarakat yang masuk 30 persen terendah."
Baca juga: KSP: Bansos BBM Pasti Tepat Sasaran! |
"Bantuan subsidi upah (BSU) diberikan kepada 16 juta pekerja yang gajinya maksimal Rp3,5 juta diberikan sebesar Rp600 ribu satu kali, dukungan pemda untuk bergotong royong melalui dua persen dari Dana Transfer Umum (DBH dan DAU), untuk Perlinsos, penciptaan lapangan kerja dan subsidi transportasi untuk ojek, angkutan umum, nelayan dan UMKM," tambahnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir juga menyampaikan, total dana bansos yang diberikan pemerintah saat ini mencapai Rp24,17 triliun.
Total dana bansos tersebut meliputi, bantuan sosial berupa uang tunai sebesar Rp150 ribu sebanyak empat kali kepada 20,65 juta KPM, subsidi upah sebesar Rp600 ribu kepada 16 juta pekerja yang berpenghasilan maksimal Rp3,5 juta per bulan, dan dua persen dari DAU dan DBH Pemda untuk mensubsidi transportasi seperti angkutan umum, ojek, nelayan, dan lain-lain.
"Dengan menggunakan update data PKH dan perusahan tersebut, diharapkan bantuan sosial ini akan tepat sasaran diterima oleh masyarakat yang memenuhi kriteria," ujar Iskandar Simorangkir.
(FICKY RAMADHAN)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News