Penyehatan instrumen fiskal itu juga diperlukan untuk menghindari dampak pemburukan ekonomi global yang diprediksi bakal terjadi tahun depan.
"2023 dunia dihadapkan oleh inflasi, kenaikan suku bunga, dan penguatan dolar Amerika Serikat. Karena itu APBN harus disehatkan. Karena kalau kita masih eksesif, ini akan menyebabkan kita tersekspos dengan risiko global," ujarnya dalam seminar nasional Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan, dilansir Media Indonesia, Rabu, 19 Oktober 2022.
Untuk itu upaya rekonsiliasi fiskal terus dilakukan pemerintah. Hal tersebut sedianya mulai dilakukan pada 2021 ketika Indonesia masuk ke dalam tahap pemulihan ekonomi. Saat itu, realisasi defisit anggaran jauh lebih rendah dari yang ditargetkan, yakni 4,57 persen dari 5,7 persen.
| Baca juga: Booster Perekonomian, Negara Harus Belanja Rp747 Triliun |
Sri Mulyani mengatakan, itu merupakan hasil dari konsolidasi fiskal yang dilakukan pemerintah secara tepat dan kredibel. Hal itu juga akan dilanjutkan di tahun depan dengan cara mendorong optimalisasi pendapatan negara dan selektif dalam melakukan belanja.
Jangan sampai, kata perempuan yang akrab disapa Ani itu, APBN terus menerus dikuras lantaran bisa berimbas negatif pada perekonomian.
"Di Inggris, begitu APBN mereka bermasalah, ekonominya terguncang. Jadi kita tetap ingin menjaga APBN secara pruden. 2023 fokus kita tetap meningkatkan fundamen perekonomian dari sisi produktivitas," kata dia.
"Maka kita bicara tentang quality spending, belanja pemerintah pusat dan pemda harus dilihat dari kualitasnya. Pendapatan juga demikian, melalui UU HPP adalah salah satu milestone reform yang baik," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
