Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, pandemi covid-19 yang sangat dinamis sepanjang 2021, khususnya saat gelombang delta, mampu direspons pemerintah melalui kebijakan refocusing APBN 2021.
"Perluasan dan perpanjangan program perlindungan sosial serta dukungan pada sektor usaha dapat menjaga kinerja tetap mampu tumbuh positif pada kuartal III-2021," kata dia dalam keterangan resminya, Senin, 7 Februari 2022.
Realisasi sementara belanja APBN 2021 mencapai Rp2.786,8 triliun atau 101,3 persen dari pagu. Sementara realisasi Program PEN 2021 sebesar Rp658,6 triliun, lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp575,8 triliun.
"Tetap terjaganya laju pemulihan ekonomi juga memberikan efek positif pada pendapatan negara yang tumbuh sebesar 21,6 persen, terutama ditunjang oleh penerimaan perpajakan yang tumbuh 19,2 persen (yoy) atau mencapai 103,9 persen dari target APBN dan kembali pada level prapandemi pada 2019," jelas dia.
Ia menambahkan, perkembangan perekonomian dan peran APBN ini juga dapat dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Apalagi seluruh indikator kesejahteraan masyarakat menunjukkan arah perbaikan yang progresif.
Ini terlihat dari penurunan angka kemiskinan ke level single digit 9,71 persen per September 2021 dari 10,19 persen pada September 2020. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka juga turun menjadi 6,49 persen per Agustus 2021.
"Peran krusial APBN dalam menjaga kualitas sumber daya manusia juga ditunjukkan dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia dari 71,94 di 2020 menjadi 72,29 pada 2021," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
