Kerja sama itu bisa dilakukan sebelum pemerintah membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) bersama DPR RI. Yang paling dekat, dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara Pilpres pada 22 Agustus mendatang.
Menurutnya, program pemerintah terpilih akan tertunda bila menunggu APBNP 2015. Realita tersebut bisa membuat pemerintah mendatang menuai kritik dari masyarakat jika kinerja pemerintah baru dianggap tak sesuai dengan vis misinya.
Ia menyatakan, pemerintah mendatang tidak memiliki fleksibilitas dalam anggaran. Hal itu terlihat dari defisit yang ditetapkan sebesar Rp257,57 triliun atau hanya 2,32% terhadap PDB.
"Sehingga pemerintah yang akan datang enggak bisa berbuat untuk melaksanakan visi misi ataupun program," ungkapnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2014).
Sri mengharapkan pemerintah terpilih untuk mengalihkan subsidi energi bagi pembangunan infrastruktur. Seperti pembangunan irigasi, jalan pedesaan, pasar tradisional, elektrifikasi di daerah terpencil, kesehatan, dan pendidikan untuk masyarakat.
"Jadi kalau dialihkan sebagian, konsekunsinya pada APBN namun investasi bagi masa depan," tambahnya.
Di samping pengurangan subsidi BBM, dia mengimbau pemerintahan terpilih harus melakukan efisiensi untuk pengeluaran.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
