"Tebusannya ada di kisaran Rp120 triliun, jadi saya melihat ini adalah prestasi tinggi," kata Agus seusai rakor di Hotel Gumaya, Semarang, Jawa Tengah, Jumat 31 Maret 2017.
Menurutnya, deklarasi aset yang mencapai Rp4.400 triliun dan repatriasi sebesar Rp146 triliun itu merupakan prestasi yang cukup tinggi. Kebijakan pengampunan pajak yang berakhir pada 31 Maret 2017 ini dinilai menjadi dasar perbaikan sistem pajak ke depan.
"Kita sudah punya aset yang dideklarasi sampai Rp4.400 triliun dan 3/4 nya dari dalam negeri, sedangkan seperempat dari luar negeri. Ini merupakan dasar yang baik untuk reform pajak ke depan," tutur dia.
Bank Indonesia, lanjut Agus, mendukung penuh reformasi fiskal yang dilakukan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan reformasi sektor rill yang dilakukan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution.
"Jadi kami sangat mendukung bersam dengan reformasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia," ujar dia.
Mengutip data dashboard statistik Ditjen Pajak Kemenkeu, Jumat 31 Maret 2017, hingga pukul 10.08 WIB, tercatat komposisi realisasi berdasarkan Surat Setoran Pajak (SSP) yang diterima sebesar Rp128 triliun terdiri dari uang tebusan sebesar Rp113 triliun, pembayaran tunggakan sebesar Rp14,1 triliun, dan pembayaran bukper sebesar Rp1,27 triliun.
Pada awal penerapan progam amnesti pajak, pemerintah menargetkan uang tebusan dari amnesti pajak mencapai sebesar Rp165 triliun. Sedangkan uang tebusan per hari ini baru mencapai sebesar Rp113 triliun atau tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan dengan uang tebusan per Kamis 30 Maret 2017.
Sementara komposisi harga berdasarkan Surat Pernyataan Harga (SPH) yang disampaikan mencapai sebesar Rp4.766 triliun terdiri dari deklarasi dalam negeri sebesar Rp3.588 triliun, deklarasi luar negeri sebesar Rp1.033 triliun, dan dana repatriasi sebesar Rp146 triliun.
Adapun komposisi uang tebusan berdasarkan SPH yang disampaikan tercatat sebesar Rp111 triliun terdiri dari OP Non UMKM sebesar Rp89,6 triliun, OP UMKM sebesar Rp7,41 triliun, Badan Non UMKM sebesar Rp13,8 triliun, dan Badan UMKM sebesar Rp581 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News