Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebegai Ketua KSSK menyatakan hal tersebut akan menjadi salah satu isu yang dibahas dalam pertemuan selanjutnya.
"Tentu saja berbagai pendapat yang tujuannya adalah untuk memperkuat perekonomian Indonesia apakah itu dari sisi jumlah cadangan devisa yang bisa kita akumulasi. Kita akan terus lihat bersama," kata Ani usai rapat KSSK, di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin (24/10/2016).
Dalam kesempatan yang sama, anggota KSSK, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo memahami keinginan pemerintah yang mengharapkan eksportir untuk banyak menyimpan dananya di dalam negeri. Tujuannya untuk menjaga pergerakan nilai tukar supaya tidak terlalu bergejolak.
Selama ini, banyak uang hasil ekspor yang tak tinggal di dalam negeri, lantaran tak ada klausal yang menyatakan kewajiban di dalam UU Devisa Bebas.
"Sebetulnya (uang eksportir) sudah kembali ke Indonesia, namun setelah itu tidak ada keharusan untuk dikonversi ke rupiah, atau diwajibkan ada di Indonesia. Jadi hal itu mungkin bersifat umum, namun yang resmi tidak ada pemahasan," ujar Agus.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla memastikan Pemerintah segera menghentikan rezim devisa bebas dengan wacana perubahan sejumlah beleid demi mendongkrak ketahanan ekonomi nasional.
Pemerintah sedang mengkaji ulang kebijakan perdagangan bebas Indonesia dan akan menerapkan sistem devisa seperti yang dilakukan Thailand.
Revisi aturan tersebut dimungkinkan. Pasalnya, selama ini yang membuat uang warga negara Indonesia banyak yang disimpan di luar negeri dikarenakan adanya Undang-Undang Devisa Bebas
“Harus, semua harus ditengok ulang . Tak usah macam-macam, kita sama dengan Thailand saja. no control, hanya laporan informasi saja,” ujar JK.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
