PGII memiliki komitmen selama lima tahun ke depan akan menginvestasikan USD600 miliar dalam bentuk pinjaman dan hibah untuk proyek infrastruktur berkelanjutan bagi negara berkembang.
Pada kesempatan tersebut, Presiden Indonesia Joko Widodo, Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan Presiden Komisi Eropa Ursula Von der Leyen menjadi tuan rumah bersama sekelompok pemimpin negara G20 yakni Jepang, Jerman, Korea Selatan, Senegal, Kanada, Argentina, Inggris, dan India.
Kegiatan tersebut menjadi momentum yang tepat untuk menunjukkan komitmen guna mempercepat investasi dalam infrastruktur yang berkualitas di negara-negara miskin dan menengah di seluruh dunia serta memperkuat ekonomi global. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto turut mendampingi Presiden Joko Widodo.
| Baca: Kadin Ungkap Penyebab PHK di Industri Padat Karya |
Mengawali acara, Presiden Biden menyampaikan perkembangan dan dampak PGII hingga saat ini, mengumumkan proyek-proyek baru, dan memberikan contoh nyata peran AS dan mitranya bekerja sama untuk memobilisasi modal infrastruktur berkualitas dan pembangunan berkelanjutan.
Biden mengatakan Pemerintah AS secara resmi mengumumkan proyek baru PGII antara lain kemitraan Just Energy Transition Partnership (JETP) yang memobilisasi USD20 miliar pembiayaan sektor publik dan swasta untuk Indonesia, dan Indonesia Millennium Challenge Corporation (MCC) Compact yang telah berhasil meluncurkan USD698 juta.
"Kemudian Trilateral Support for Digital Infrastructure melalui kemitraan Australia dan Jepang dalam mendukung proyek digital, mengamankan rantai pasokan mineral kritis di Brasil, pengembangan energi surya di Honduras, dan investasi dalam infrastruktur kesehatan India," jelas Biden, dilansir dari keterangan tertulisnya, Rabu, 16 November 2022.
Pada sambutannya, Presiden Joko Widodo selaku tuan rumah KTT G20 menyampaikan Indonesia selalu mendukung penguatan pembangunan infrastruktur di negara-negara berkembang. Krisis multidimensional yang tengah dihadapi dunia membawa tantangan sendiri bagi pembangunan infrastruktur di negara berkembang.
Hal itu termasuk melalui penyusutan ruang fiskal. Dukungan yang diberikan PGII harus bersifat country driven dan berdasarkan kebutuhan riil negara tujuan. Selain itu, PGII juga harus menjadikan konsultasi dan dialog dengan negara penerima sebagai pedoman utama.
"Pembangunan infrastruktur perlu memberdayakan masyarakat dan ekonomi setempat agar memiliki rasa kepemilikan yang tinggi disertai dukungan bagi negara berkembang untuk membangun kapasitas dan kemampuan mandiri. Dengan demikian negara berkembang dapat lebih tangguh menghadapi tantangan global di masa mendatang," ungkap Jokowi.
Presiden Joko Widodo dalam kesempatan tersebut juga mengutarakan upaya PGII dalam mendukung pembangunan infrastruktur di negara berkembang harus didasarkan pada paradigma kolaborasi. PGII diminta untuk melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan termasuk sektor swasta yang dinilai akan membawa manfaat nyata.
"PGII juga harus menghasilkan dukungan pembangunan berkelanjutan, termasuk lewat pembangunan hijau dan transisi energi," tuturnya.
Presiden Von der Leyen meyakini pertemuan PGII pada sela-sela KTT G20 di Bali dapat menjadi penentu situasi perekonomian dunia. "Kami yakin kemitraan dapat menjadi penentu permainan karena dua alasan, pertama PGII tidak hanya menanamkan modal besarnya di infrastruktur, tetapi juga investasi pada kapasitas lokal mitra kami,” ujar Presiden Von der Leyen.
Selanjutnya dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga bertindak sebagai moderator dan mempersilahkan Jerman, Korea Selatan, Senegal, Kanada, Argentina, Inggris, dan India untuk menyampaikan pandangan masing-masing. Pada sesi akhir kegiatan, Presiden Biden menutup pertemuan PGII tersebut.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
