"Bapak Ibu Gubernur dan Walikota tentunya yang angka (inflasinya) di atas nasional, diminta dapat turunkan inflasi bulan ke bulan di bawah lima persen," ungkapnya dalam konferensi pers secara virtual, dilansir Antara, Kamis, 1 September 2022.
Airlangga menjabarkan saat ini masih terdapat 66 kabupaten dan kota yang mencatatkan inflasi di atas nasional. Sementara itu, 27 provinsi juga dikatakan masih mencatatkan inflasi di atas nasional seperti Sumatra Barat 7,1 persen, Riau 5,1 persen, Bangka Belitung 6,37 persen, Aceh 6,33 persen, Sumatra Selatan 5,45 persen, dan Kalimantan Tengah 6,94 persen.
| Baca juga: Jokowi Pede Inflasi RI Lebih Baik dari Amerika |
Pihaknya juga telah melakukan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
"Selaku TPIP kami sudah kirimkan surat kepada seluruh gubernur untuk perkuat TPID supaya terus jaga kestabilan harga pangan," kata Airlangga.
Rakortas ini dilakukan untuk memperkuat sinergi untuk menurunkan inflasi bagi daerah yang masih mencatatkan angka di atas nasional.
Beberapa rekomendasi dari pelaksanaan Rakortas diantaranya perluasan kerjasama antardaerah untuk menjaga ketersediaan suplai komoditas, pelaksanaan operasi pasar untuk memastikan keterjangkauan harga dengan melibatkan berbagai stakeholder, pemanfaatan platform perdagangan digital untuk memperlancar distribusi, dan pemberian subsidi ongkos angkut sebagai dukungan untuk memperlancar distribusi.
Kemudian perlu dilakukan juga penanaman tanaman pangan di pekarangan masing-masing seperti cabai untuk antisipasi permintaan yang tinggi terutama menuju akhir tahun.
Selain itu, daerah juga diminta membuat neraca komoditas pangan strategis untuk 10 komoditas strategis di wilayah masing-masing.
Dibantu Badan Pangan Nasional, akan dilakukan juga penguatan sarana dan prasarana untuk produk hasil pertanian termasuk penyimpanan dengan cold storage terutama untuk daerah produsen komoditas strategis.
Selanjutnya, penggunaan belanja tidak terduga pada APBD untuk pengendalian inflasi sesuai edaran Mendagri. Optimalisasi TKDD antara lain DAK fisik, tematik ketahanan pangan DTU dari DBH dan DAU dua persen untuk meredam harga pangan dan bisa memberikan bantuan sosial serta dukungan transportasi. Terakhir sinergi TPID dengan Gerakan Nasional Inflasi pangan untuk percepat stabilisasi harga.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
