Ilustrasi realisasi belanja barang dan jasa kementerian lembaga - - Foto: dok BTN
Ilustrasi realisasi belanja barang dan jasa kementerian lembaga - - Foto: dok BTN

Realisasi Belanja Produk Lokal di Kementerian/Lembaga dan Pemda Baru Rp96,2 Triliun

Ekonomi Pemerintah Daerah Produk Dalam Negeri barang dan jasa kementerian lembaga bela negara UMKM Indonesia
Despian Nurhidayat • 25 April 2022 17:53
Jakarta: Pemerintah mencatatkan komitmen pengadaan barang dan jasa kementerian lembaga dan pemerintah daerah dari produk dalam negeri mencapai Rp483,2 triliun. Dari jumlah tersebut, baru terealisasi Rp96,2 triliun.
 
"Saat ini komitmen dalam rencana umum pengadaan produk dalam negeri mencapai Rp483,2 triliun, namun realisasi baru mencapai Rp96,2 triliun. Jadi bukan hanya komitmen, tapi kita butuh kontrak atau pelaksanaannya," ungkap Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam Showcase dan Business Matching Tahap II Belanja Barang/Jasa Pemerintah untuk Produk Dalam Negeri di Jakarta Convention Center (JCC), Senin, 25 April 2022.
 
Teten menuturkan bahwa pameran dalam Business Matching kali ini menghadirkan 400 UMKM yang terdiri dari produk alat kesehatan, alat pertanian, alat berat, jasa teknik, teknologi informasi dan ekonomi kreatif.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurutnya, tujuan utama dari pelaksanaan Business Matching ini ialah untuk menunjukkan kepada pemerintah dan swasta UMKM dan koperasi dapat menyediakan produk dan teknologi yang berkualitas.
 
"Kepercayaan pemerintah dan BUMN terhadap produk dalam negeri juga akan mendorong kepercayaan dunia usaha, di mana potensi (transaksinya) jauh lebih tinggi," kata Teten.
 
Dia menegaskan target selanjutnya dari pelaksanaan Business Matching kali ini adalah onboarding produk UMKM ke dalam e-katalog LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).
 
"Saya harap seluruh K/L dan pemerintah daerah dapat mendorong penyedia yaitu UMKM dan koperasi agar produknya masuk e-katalog sektoral dan lokal, dengan target 1.000 usaha per kabupaten/kota sesuai kebutuhan daerah," tegasnya.
 
Di tempat yang sama, Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas menambahkan setelah Presiden Joko Widodo menginstruksikan untuk melakukan pembelian lokal, telah terjadi lonjakan terhadap rencana penggunaan produk dalam negeri.
 
Per 1 Maret 2022 rencana penggunaan produk dalam negeri hanya mencapai Rp325,3 trilun, dan pada 11 April 2022 rencana penggunaan produk dalam negeri mencapai Rp483,2 triliun. Per 21 April 2022, produk yang terdaftar dalam e-katalog mencapai 304.775. Dengan jumlah penyedia mencapai 5.122 terdiri dari usaha kecil sebesar 1.547, usaha menengah 447, non-UMKM 2.667, dan tidak terdefinisi 451 produk.

 
"Kita lihat pengadaan nasional tahun anggaran 2022 juga yang belum masuk rencana umum pengadaan hanya mencapai lima persen saja. Penyedia juga sudah mencapai Rp561 triliun, di mana pemerintah daerah itu mencapai Rp274 triliun dan kementerian/lembaga Rp287 triliun. Ini menunjukkan target Presiden Rp400 triliun sudah terlampaui, tinggal apakah target ini dibelanjakan atau tidak," terang Anas.
 
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan dari APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) 2022 yang mencapai Rp1.169 triliun, sebanyak 40 persen atau Rp294 triliun akan digunakan untuk pengadaan barang dan jasa produk dalam negeri.
 
"Per hari ini, sudah realisasi Rp24,20 triliun atau 12 persen. Ini masih jauh, memang sudah ada komitmen itu Rp257 triliun, ini melebihi target tapi ini komitmennya saja. Jadi ini harus direalisasikan. Tugas saya untuk mendorong realisasi ini," ucap Tito.

 
(Des)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif