Jakarta: Pemerintah memastikan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) Indonesia yang bernama Indonesia Investment Authority (INA) akan berbeda dengan Sovereign Wealth Fund (SWF) negara lain. Pasalnya, dana luar negeri yang akan masuk ke Indonesia nantinya bukan berbentuk utang melainkan akan dikelola sebagai ekuitas.
"SWF Indonesia adalah kita ingin mengundang foreign direct investment atau foreign fund. Dana dari luar negeri masuk ke Indonesia bukan sebagai utang, namun sebagai equity," kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam BRI Group Economic Forum 2021, Kamis, 28 Januari 2021.
Suahasil menjelaskan SWF Indonesia dilengkapi modal awal sebesar Rp15 triliun yang berasal dari APBN. Jumlah modal tersebut akan diperbesar dengan tambahan masuk aset BUMN.
Nantinya, SWF Indonesia juga akan bekerja sama dengan mitra investor strategis dari luar negeri dalam menggarap proyek strategis sehingga membuat dana dari luar negeri masuk sebagai equity bukan sebagai utang.
Adanya SWF bakal membantu keuangan negara dalam mengklasifikasikan mana dana luar negeri yang masuk dalam utang dan mana yang masuk dalam ekuitas.
"Ini menjadi sangat penting untuk development financing Indonesia kedepan, karena kita harus mengomponenkan dana asing yang masuk yang sebagai utang dan portofolio yang masuk sebagai equity," tuturnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan LPI yang dibentuk Indonesia memiliki kemiripan dengan National Investment & Infrastructure Fund (NIIF) India.
NIIF memiliki kemiripan dari tujuan dan target sumber dana yang hampir sama. Kini NIIF memiliki aset USD3 miliar dari internal maupun Foreign Direct Investment (FDI).
"Tujuannya mendapatkan financial return dan juga dalam upaya menarik FDI lebih banyak, menggandeng co investment partner dan perkembangan sektor infrastruktur jangka panjang. Ada miripnya dengan yang sedang kita bangun di SWF kita," kata Sri Mulyani.
Tak hanya itu, NIIF juga berbentuk trust yang diinvestasikan langsung oleh pemerintah India. Sementara untuk pengawasannya dilakukan oleh komite yang diketuai oleh menteri keuangan, sama seperti LPI.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
