"Mereka berhasil mengidentifikasi masalah-masalah yang menyebabkan Indonesia belum sepenuhnya mencapai potensi ekonomin seperti masalah infrastruktur, pendidikan, stabilitas ekonomi makro, kemudahan berbisnis, aturan hukum, dan lain-lain," kata dia di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta Pusat, Kamis 2 November 2017.
Pemerintah telah mengumumkan reformasi dan kebijakan yang menyasar banyak sektor misalnya pembangunan megaproyek pembangkit dan akses tenaga listrik, prakarsa memangkas waktu tunggu bongkar muat (dwelling time) di Pelabuhan Tanjung Priok, 16 paket reformasi ekonomi untuk mengurangi peraturan yang berlebihan, dan revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) guna membuka sektor baru bagi investasi luar negeri.
"Namun banyak dari prakarsa yang diumumkan ini yang harus diimplementasikan. Semua ini adalah kabar baik yang menunjukkan bahwa Presiden Jokowi dan timnya telah mengambil langkah untuk memperbaiki iklim usaha di Indonesia. Akan tetapi, kita masih menyaksikan banyak peraturan yang dikeluarkan berdasarkan kebijakan yang justru bertentangan dengan niat baik tersebut," jelas dia.
Dalam semangat tersebut, Donovan menyarankan upaya nyata yang dapat diambil oleh pemerintah Indonesia guna meningkatkan investasi dan perdagangan luar negeri. Pertama adalah pemerintah Indonesia diharapkan tetap melanjutkan kebijakan untuk mereformasi peraturan.
Dirinya menambahkan, Presiden Jokowi telah menekankan dengan tepat terkait hal ini sebagai perrkara paling esensial untuk mendorong persaingan secara sehat serta menciptakan insentif bagi sektor swasta untuk berinvestasi dan menciptakan lapangan pekerjaan.
"Saya percaya penerapan peraturan yang tepat seperti konsultasi dengan pemangku kepentingan secara transparan dan bermanfaat, menampung masukan publik mengenai sebuah rancangan peraturan, serta kepatuhan Indonesia pada komitmen internasional-nya merupakan hal-hal yang penting guna meningkatkan kepercayaan dan keyakinan pasar," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
