"Dapatkah kita setujui anggaran untuk kementerian koordinator ini?," tanya Ketua Banggar Kahar Muzakir yang disambut persetujuan dari anggota Banggar di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, 29 Agustus 2019.
Dalam rapat tersebut, Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) mengajukan pagu anggaran untuk 2020 sebesar Rp226,2 miliar. Pagu anggaran turun 34,03 persen atau sekitar Rp116,7 miliar dibandingkan anggaran 2019 sebesar Rp342,89 miliar.
"Anggarannya hanya Rp200 miliar," ujar Menko PMK Puan Maharani.
Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengusulkan anggaran 2020 sebesar Rp282,76 miliar. Total pagu anggaran yang diajukan naik dibandingkan pagu anggaran 2019 sebesar Rp281,47 miliar.
"Tadinya program anggaran di 3 program jadi 2 program saja yakni program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Jumlahnya tidak berkurang dan bertambah," kata Menko Polhukam Wiranto.
Selanjutnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengajukan pagu indikatif untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp409,35 miliar. Angka tersebut mengalami penurunan tipis sebesar Rp4,8 miliar dibandingkan dengan pagu anggaran 2019 sebesar Rp414,16 miliar.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan penurunan anggaran justru dibarengi dengan peningkatan jumlah Program Prioritas dan Program Reguler Kemenko Perekonomian. Pada 2020 Kemenko Perekonomian menetapkan 26 Program Prioritas dan 40 Program Reguler.
"Ada 26 program prioritas dan 40 program reguler, programnya berkelanjutan dan tidak ada yang sifatnya 1 tahun," ujar Darmin.
Adapun Banggar tidak mengambil keputusan terkait anggaran yang diajukan Kementerian bidang Kemaritiman lantaran Menko bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan berhalangan hadir.
Luhut sebelumnya mengusulkan anggaran 2020 sebesar Rp344,54 miliar. Anggaran itu mengalami kenaikan Rp100 miliar dibandingkan dengan pagu indikatif yang sudah disepakati bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
