"Dari anggaran belanja yang digelontorkan, wajar kalau pemerintah begitu optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi di level 7,07 persen akan tercapai. Bahkan angka ini diinformasikan di bulan sebelumnya," ujar Ibrahim dalam siaran persnya, Kamis, 5 Agustus 2021.
Pada bulan lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimistis terhadap perekonomian Indonesia di kuartal II-2021. Saat itu Kepala Negara menyoroti beberapa poin di antaranya, penanganan pandemi covid-19, pelaksanaan PPKM darurat, serta prospek pemulihan ekonomi yang membuat Jokowi pede ekonomi kuartal II-2021 tumbuh hingga tujuh persen.
Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa ekonomi Indonesia yang diukur dari Produk Domestik Bruto (PDB) tumbuh 7,07 persen (yoy) pada kuartal II-2021. Angka ini menjadi pertumbuhan positif pertama setelah empat kuartal sebelumnya yang selalu mencatat kontraksi (pertumbuhan negatif).
Sementara dibandingkan dengan kuartal I-2021, PDB Indonesia naik 3,31 persen (q to q). BPS menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal II-2021 ini lebih baik dibandingkan dengan kuartal I-2021 yang negatif 0,74 persen dan kuartal II-2020 yang minus 5,32 persen.
Ibrahim membeberkan bahwa salah satu penopang PDB kuartal II-2021 adalah perekonomian global yang mengalami peningkatan. Ini terlihat dari pergerakan Purchasing Manufacturing Index (PMI) pada Maret 2021 yang sebesar 54,8 persen dan terus meningkat menjadi 56,6 persen pada Juni 2021.
"Sedangkan dalam pasar internasional mengalami peningkatan harga komoditas, terutama pasca pengumuman PDB Tiongkok di kuartal I-2021 yang melonjak hingga 18,3 persen. Dari lonjakan PDB tersebut akan mengangkat laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia, karena mitra bisnis Indonesia terbesar adalah Tiongkok," papar dia.
Di samping itu, belanja pemerintah memberikan kontribusi besar dalam perekonomian di kuartal II-2021 yang tumbuh 7,07 persen, khususnya komponen belanja pegawai yang terdiri dari pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 PNS yang dilakukan pada Mei 2021 menjelang hari raya Idulfitri.
Ibrahim menyebut, anggaran yang dicairkan untuk THR dan gaji ke-13 bagi PNS serta pensiunan mencapai Rp30,6 triliun. Untuk gaji ke-13 dicairkan pada Juni 2021, dengan tujuan membantu PNS mencukupi kebutuhan tahun ajaran baru anak sekolah.
"Selain belanja pegawai, ada belanja barang dan jasa yang juga memberikan kontribusi besar dalam perekonomian. Di antaranya, pelaksanaan vaksinasi, pengadaan alat uji medis, penyemprotan disinfektan, dan program lainnya," tutup Ibrahim.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
