Direktur Surat Utang Negara DJPPR Kemenkeu Deni Ridwan mengatakan, risiko investasi SBR010 ini terbilang rendah dibanding instrumen lainnya. Bahkan ia memastikan risiko gagal bayarnya nol, dengan risiko telat bayar yang juga dijamin oleh pemerintah.
"Mengenai risiko, untuk SBN ritel semuanya adalah risiko default atau gagal bayarnya nol, bahkan telat bayar pun nol, karena ini dijamin oleh Undang-Undang, yaitu UU tentang Surat Utang Negara (SUN) dan juga UU mengenai APBN," kata dia dalam webinar di Jakarta, Senin, 21 Juni 2021.
Ia menambahkan, pemerintah selalu mengalokasikan anggaran untuk pembayaran pokok maupun bunga dari surat utang yang jatuh tempo dalam APBN. Dengan begitu, investor tak perlu khawatir jika menyimpan uangnya dalam instrumen seperti SBR010.
"Jadi sudah ada di APBN mengenai alokasi pembayaran pokok maupun bunga yang jatuh tempo. Jadi tidak ada risiko default. Kemudian yang menjadi pertimbangan untuk calon investor mengenai jangka waktunya," jelas dia.
Deni menjelaskan, SBR010 ini memiliki periode jatuh tempo selama dua tahun hingga 10 Juli 2023. Selain itu, investor hanya bisa melakukan pengajuan early redemption pada 27 Juli hingga 4 Agustus 2022 dengan nilai maksimal sebesar 50 persen dari transaksi pembelian.
"Karena jangka waktunya dua tahun dan hanya bisa dilakukan early redemption di tahun ke-2 itu sebesar 50 persen atau setengahnya, sehingga dengan demikian dana ini sebaiknya dana yang disiapkan untuk kebutuhan yang jangka panjang diatas dua tahun," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
