Menteri Keuangan Sri Mulyani. (FOTO: AFP)
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (FOTO: AFP)

Menkeu Tegaskan Penurunan PPh Badan Harus Sungkem DPR

Ekonomi kenaikan pph pajak perpajakan kementerian keuangan pajak barang mewah
Suci Sedya Utami • 25 Maret 2019 07:14
Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan kemungkinan menurunkan pajak penghasilan (PPh) badan selalu terbuka. Hal ini merespons pernyataan Presiden Joko Widodo terkait wacana penurunan tarif PPh Badan.
 
"Dimungkinkan (penurunan PPh badan), semuanya dimungkinkan," kata Ani di Jakarta, Minggu, 24 Maret 2019.
 
Namun demikian, kata Ani, untuk menurunkan tarif PPh Badan tentu tidak bisa kilat. Dia bilang penurunan tersebut harus melalui izin dan pembahasan dengan DPR.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sebab, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan PPh Badan diatur dalam sebuah Undang-Undang. Sehingga apabila izin diubah tentu harus melalui mekanisme legislasi.
 
"Melalui proses legislasi karena itu kan UU. Prosesnya kita lakukan untuk bisa menjalankan apa yang jadi arahan," tutur dia.
 
Sementara itu, Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai wacana penurunan PPh Badan memang sudah sering disuarakan kali ini kembali oleh Presiden Jokowi.
 
Pras menilai penurunan tersebut sangat dimungkinkan seiring dengan perluasan basis pajak pasca tax amnesty, berlakunya AEoI, dan peningkatan pengawasan wajib pajak. Namun demikian, penurunan tetap harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhitungkan dampak penurunan penerimaan dalam jangka pendek.
 
"Secara umum, tarif pajak yang kompetitif dapat menjadi perangsang bagi investor untuk menginvestasikan dananya di Indonesia, meski belum terdapat bukti empirik yang kuat bahwa penurunan tarif PPh berkorelasi positif dengan kenaikan tax ratio. Indonesia sendiri pernah menurunkan tarif pajak 2000 dan 2008, dan tidak diikuti peningkatan rasio pajak secara signifikan," kata Pras.
 
Lagi pula jika dibandingkan negara di kawasan ASEAN, tarif PPh Badan Indonesia yang saat ini 25 persen bukan yang tertinggi. Tarif PPh Badan dengan Filipina 30 persen, Myanmar 25 persen, Laos 24 persen, Malaysia 24 persen, Thailand, Vietnam, Kamboja 20 persen, dan Singapura 17 persen.
 
Sementara untuk PPh Orang Pribadi, tarif tertinggi Indonesia 30 persen, kita bandingkan dengan negara lain India 30 persen, Vietnam, Thailand, Filipina, AS 37 persen, Korea Selatan 42 persen, Tiongkok, Afrika Selatan, Inggris 45 persen, Belanda 52 persen, Denmark 55,8 persen, Jepang 56 persen, serta Swedia 61,85 persen.
 
"Sehingga kami berpendapat, tarif PPh Badan tak dapat diturunkan secara ekstrem," ujar Pras.
 
Lebih jauh dia mengusulkan untuk melakukan dua langkah yakni diturunkan dari 25 persen menjadi 22 persen untuk waktu dua tahun kemudian dievaluasi tren dan pengaruhnya pada penerimaan dan investasi.
 
Jika positif maka dapat diturunkan selanjutnya ke 18 persen. Namun demikian, penurunan tarif harus dilakukan dengan revisi UU Pajak Penghasilan yang akan dibahas Pemerintah dan DPR.
 
Presiden Jokowi sempat mengutarakan kekecewaannya di hadapan sekitar 10 ribu pengusaha yang mendukungnya lantaran rencana penurunan pajak tersebut sampai saat ini belum terealisasi. Ia mengaku sudah berupaya keras merilis kebijakan tersebut agar dapat meringankan beban yang dikeluhkan pengusaha.
 

(AHL)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif