Ilustrasi (Foto: dokumentasi Kadin)
Ilustrasi (Foto: dokumentasi Kadin)

Kadin: Banyak Poin Relaksasi DNI Kurang Tepat

Ekonomi daftar negatif investasi
Annisa ayu artanti • 28 November 2018 15:45
Jakarta:Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengakui banyak poin dalam kebijakan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) yang tidak sesuai. Karenanya, kebijakan tersebut sebaiknya ditunda atau bahkan dicabut.
 
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Energi dan Migas, Bobby Gafur Umar mengatakan, pemerintah tidak melibatkan para pengusaha dalam perumusan kebijakan itu. Pengusaha baru diajak berdiskusi setelah relaksasi DNI diumumkan.
 
"Dan ternyata banyak consern-consern sehingga kami merekomendasikan untuk menunda untuk dievaluasi kembali," kata Bobby kepadaMedcom.id, Rabu 28 November 2018.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurutnya, kebijakan relaksasi DNI bisa membunuh ladang bisnis yang ada. Sebab pemerintah membuka peluang bagi investor asing untuk bisa berinvestasi di bidang jasa pemboran migas di lepas pantai (offshore) dan jasa konstruksi migas (platform).
 
"Jadi musti hati-hati bahwa banyak kontraktor migas yang sampai sekarang itu masihidle capacity. Idle kapasitas ini kalau ditambah dengan sekarang dengan masuknya kontraktor-kontraktor asing. Apalagi dari Tiongkok, kami khawatirkan bisa membunuh kontraktor-kontraktor yang sudah ada," tutur Bobby.
 
Baca:Darmin Minta Pengusaha Tidak Salah Tafsirkan Relaksasi DNI
 
Direktur Utama PT Bakrie and Brothers Tbk ini menambahkan seharusnya pemerintah memilah sektor yang patutu dimasuki asing seperti jasa pengeboran migas di laut dalam. Diketahui, Indonesia belum memiliki kemampuan dalam mengelola wilayah laut.
 
"Misalnya hanya boleh masuk ke hulu migas laut dalam. Nah, itu kan kita enggak bisa," ucap Bobby beberapa waktu lalu.
 
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memastikan akan mencoret kebijakan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) dari paket kebijakan ekonomi ke-16.
 
Keputusan itu diambil setelah mendapatkan aspirasi dari Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Rosan Roslani, dan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahlil.
 
"Saya pastikan akan saya keluarkan relaksasi DNI, dah saya putuskan di sini," tegas Jokowi dalam sambutannya di penutupan Rapimnas Kamar Dagang dan Industri (Kadin).
 
[IFrame]
 

(Des)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif