| Baca juga: Purbaya Yakin Dana Rp200 Triliun di Himbara Bisa Buat Kredit Tumbuh Double Digit |
Purbaya menyebut pihaknya akan memeriksa kembali posisi penanganan masalah tersebut agar penyelesaiannya dapat dilakukan secara adil bagi semua pihak.
“Nanti akan saya cek, karena tahun 2021 saya belum menjabat sebagai Menteri Keuangan. Tapi saya memang pernah mendengar ada vendor atau kontraktor yang sudah melaksanakan pekerjaan pemerintah namun belum menerima pembayaran,” ujar Purbaya dikutip dari Antara, Kamis, 23 Oktober 2025.
Ia menegaskan, Kementerian Keuangan akan menelusuri progres penyelesaian tunggakan tersebut dan berupaya mencari solusi terbaik.
“Saya akan lihat sudah sampai mana prosesnya dan akan saya pelajari supaya bisa diselesaikan,” kata dia.
Pelaku Usaha Keluhkan Pembayaran yang Tertunda
Sebelumnya, sejumlah pelaku usaha yang tergabung dalam Indonesia Congress and Convention Association (INCCA) serta Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) mengungkapkan keluhan terkait pembayaran kegiatan pemerintah yang hingga kini belum diterima, meski acara sudah lama selesai digelar.Ketua Umum DPP INCCA Iqbal Alan Abdullah menyebut, tunggakan terbesar berasal dari Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021 dengan nilai sekitar Rp340 miliar.
Selain itu, ada pula sisa pembayaran untuk Pekan Paralimpik Nasional (Perpanas) XVII 2021 di Papua senilai Rp58 miliar. Total keseluruhan hampir Rp400 miliar.
Menurut Iqbal, keterlambatan ini sangat memberatkan pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang menjadi vendor berbagai layanan seperti katering, transportasi, dekorasi, serta penyelenggaraan pembukaan dan penutupan acara.
“Sebagian besar anggota kami mengandalkan arus kas jangka pendek. Kalau pembayaran tertunda selama bertahun-tahun, jelas mengganggu kelangsungan usaha mereka,” ujarnya.
Dorongan untuk Reformasi Skema Pembayaran
INCCA dan Asita meminta pemerintah agar sistem pembayaran kegiatan yang dibiayai APBN, APBD, BUMN, dan BUMD bisa diubah menjadi pembayaran bertahap atau dengan uang muka, bukan sepenuhnya setelah kegiatan selesai.Iqbal mencontohkan praktik di beberapa negara seperti Singapura dan Australia, di mana penyelenggara event dapat memperoleh pembiayaan bank dengan jaminan invoice atau surat perintah kerja (SPK) sebesar 50–60 persen dari nilai kontrak.
“Kami berharap pemerintah bisa mempertimbangkan mekanisme serupa, agar industri event nasional bisa bergerak kembali dan membantu memulihkan ekonomi,” tutup Iqbal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
