Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu - - Foto: Medcom.id/Husen Miftahudin
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu - - Foto: Medcom.id/Husen Miftahudin

APBN Masih Bisa Topang Bansos dan Insentif

Antara • 04 April 2022 19:43
Jakarta: Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih fleksibel untuk menopang masyarakat dari gejolak global dan pandemi melalui pemberian insentif dan bantuan sosial (bansos).
 
“Kita akan melihat apakah risiko masih ada, kita akan terus kalibrasi. APBN kita masih mendapatkan fleksibilitas,” katanya dalam Indonesia Macroeconomic Updates 2022, Senin, 4 April 2022.
 
Febrio menuturkan pemerintah terus menjaga masyarakat dari gejolak seperti kenaikan harga energi karena mengakibatkan peningkatan inflasi. Sebelum itu, pemerintah mengidentifikasi terlebih dahulu masyarakat yang akan dijaga mengingat kemampuan belanja berbeda-beda antarkelompok sehingga dampak inflasi pun tidak merata.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Adapun memilik kelompok rentang untuk dilindungi lantaran snagat terdampak akan kenaikan inflasi. Bahkan, dalam gejolak kenaikan energi, pemerintah menopang 40 persen masyarakat termiskin dengan menyalurkan BLT minyak goreng Rp100 ribu per penerima manfaat per bulan selama April sampai Juni.
 
Sebanyak 40 persen masyarakat termiskin yang mendapat BLT minyak goreng tersebut meliputi 20,5 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan 2,5 juta Pedagang Kaki Lima (PKL) makanan.
 
Meski demikian, masih ada potensi pemberian bantuan sosial lainnya yang bergantung pada volatilitas gejolak global karena APBN tahun ini masih memiliki ruang untuk lebih fleksibel.

 
“Ini tahun terakhir kita memiliki itu (fleksibilitas). Bahkan dalam PMK terakhir kita sebutkan ada lima persen untuk adjustment dari semua K/L. Jadi semua K/L siap kalau dilakukan adjustment tersebut,” jelas Febrio.
 
Febrio memastikan pemerintah tidak khawatir dengan tingginya penyaluran bansos karena dalam saat yang sama penerimaan negara mendapat windfall terutama dari batu bara dan CPO. Terlebih penerimaan negara telah tumbuh 37,7 persen (yoy) dalam dua bulan pertama pada 2022 yakni dari Rp219,6 triliun pada Februari tahun lalu menjadi Rp302,4 triliun.
 
“Di situ kita lihat bagaimana, walaupun too early to call, dalam dua bulan pertama, pertumbuhan pendapatan negara itu sudah 30 persen (yoy),” tegas Febrio.

 
(Des)


LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif