"Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional diperkirakan akan memakan biaya sebesar Rp905,10 triliun," tulis Sri Mulyani di akun instagramnya, Jumat, 19 Juni 2020.
Menurut Menkeu, kenaikan anggaran ini akan menimbulkan pelebaran defisit yang cukup dalam pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Untuk itu, ia meminta dukungan semua pihak termasuk DPR, otoritas moneter, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta semua elemen masyarakat.
"Saya optimistis Indonesia akan pulih dan mampu menormalkan kembali aktivitas sosial ekonomi dengan tetap menjaga keamanan dari ancaman covid-19 (situasi normal baru). Tetap optimistis dan berusaha terbaik karena optimisme merupakan semangat kami dalam menjaga negeri!" tulisnya lagi.
Anggaran pemulihan ekonomi nasional memang beberapa kali mengalami perubahan. Awalnya anggaran yang disiapkan hanya Rp150 triliun, tapi kemudian terus bertambah menjadi Rp695,2 triliun. Termasuk di dalamnya anggaran kesehatan sebesar Rp87,5 triliun.
Selain itu, ada perlindungan sosial sebesar Rp203,9 triliun, insentif bagi dunia usaha Rp120,61 triliun, insentif usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Rp123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp53,57 triliun, anggaran untuk sektoral kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah Rp106,11 triliun.
"Jadi seluruh APBN difokuskan untuk mengurangi tekanan berat di kuartal II sehingga diharapkan di kuartal III mulai terjadi pemulihan atau pengurangan tekanan, sehingga masyarakat, dunia usaha, dan daerah bisa mulai melakukan pemulihan kegiatan ekonominya," ungkap Sri Mulyani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
