Menteri Keuangan Sri Mulyani - - Foto: Antara/ AstridFaidlatulHabibah
Menteri Keuangan Sri Mulyani - - Foto: Antara/ AstridFaidlatulHabibah

Sri Mulyani Terus Buru Pajak Netflix hingga Spotify

Ekonomi perpajakan spotify netflix
Eko Nordiansyah • 05 Februari 2020 13:51
Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani terus memburu pajak dari sejumlah perusahaan digital asing di Tanah Air. Pasalnya, banyak masyarakat Indonesia gemar menggunakan layanan semisal Netflix dan Spotify.
 
"Digital tax, kita masih kejar Netflix dan Spotify yang enggak punya perusahaan di sini tapi banyak yang pakai," katanya di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta, Rabu, 5 Februari 2020.
 
Menurutnya upaya tersebut bukan untuk mematikan potensi bisnis perusahaan digital internasional. Pemerintah hanya ingin memberikan keadilan pajak bagi perusahaan yang mengambil untung meski tidak memiliki kantor fisik di Indonesia.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Potensi pajak dari perusahaan digital asing tersebut diyakini akan menambah penerimaan pajak dalam negeri. Apalagi Indonesia masih dihadapkan pada pelemahan ekonomi global yang berdampak terhadap perekonomian nasional.
 
"Karena fair taxation pada global bagaimana kita lihat bagaimana penerpanannya di digital ekonomi. Jadi kami lihat ada potensi Indonesia bisa kumpulkan pajak buat pertahankan ekonomi di tengah pelemahan global," ungkap dia.
 
Sebelumnya perusahaan digital harus menjadi Badan Usaha Tetap (BUT) dengan syarat kantor perwakilan di Indonesia agar bisa dikenakan pajak.
 
Namun pemerintah menerbitkan Rancangan Undang-undang (RUU) baru mengenai ketentuan perpajakan dan fasilitas perpajakan. Melalui konsep omnibus law ini, pemerintah hanya perlu membuat perjanjian pajak (tax treaty) dengan negara asal perusahaan digital tanpa memberi syarat mendirikan kantor perwakilan di Indonesia.
 

(Des)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif