Dalam Rapat Internal terkait Perkembangan Pelaksanaan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menekankan terdapat urgensi konsolidasi dan data sosial registrasi nasional agar seluruh sensus bisa mencakup 100 persen penduduk.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan beberapa kementerian mempunyai wali data amanat berdasarkan undang-undang, seperti untuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kementerian Sosial, kemudian juga ada terkait dengan data keluarga di BKKBN.
"Serta data untuk pengentasan kemiskinan di Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dan ada juga di Dukcapil," kata Airlangga, dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 13 Oktober 2022.
| Baca: Kinerja Ciamik, Bursa Indonesia Terbaik ke-5 di Dunia |
Menurut Airlangga Indonesia telah berpengalaman dalam pandemi covid-19 yang terjadi pemutakhiran data dalam dua tahun belakangan, namun interoperabilitas data yang masih harus dijadikan satu sehingga akan dapat dilakukan cleansing data pada setiap layer-nya.
Airlangga menyampaikan Presiden meminta agar seluruh data dimutakhirkan secara total dan juga telah menginstruksikan membuka seluruh data kepada BPS yang telah ditugaskan membuat social registry secara nasional. Pendataan atau registrasi tersebut akan dilakukan mulai Oktober hingga Desember tahun ini dengan melibatkan sekitar 400 ribu petugas lapangan.
"P3KE yang konsentrasi kepada kemiskinan menggunakan data DTKS, data Dukcapil, dan juga ditapis sekali lagi dengan BKKBN. Jadi, data di P3KE sudah lebih ter-update sehingga akurasinya akan lebih baik lagi," pungkas Airlangga.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
