Jakarta: Pemerintah mengusulkan anggaran untuk perlindungan sosial dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 sebesar Rp479,1 triliun. Dana itu bakal digunakan untuk melanjutkan ragam program bantuan sosial yang telah berjalan dan beberapa inisiatif program baru.
Anggaran perlindungan sosial itu lebih tinggi dari alokasi dalam APBN 2022 yang hanya sekitar Rp431 triliun. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata menjelaskan, pemerintah akan meneruskan program-program yang bersifat reguler.
"Namun kita juga melihat bahwa Kemensos memiliki inisiatif baru seperti menangani lansia, disabilitas, yatim piatu, itu nanti kita lihat bagaimana itu bisa direvitalisasi," ujar Isa dalam wawancara bersama Metro TV di Gedung DPR, Selasa, 16 Agustus 2022.
Adapun bantuan sosial (bansos) bagi lansia, penyandang disabilitas, dan yatim piatu, sedianya merupakan program lama yang diperbarui oleh Kemensos. Sebab, kapasitas dan cakupannya dianggap belum menjangkau sasaran yang luas dan tepat.
Sejalan dengan upaya itu, pemerintah saat ini juga sedang memperbaiki data penerima bantuan sosial melalui registrasi sosial ekonomi.
"Ini akan memperbaiki data orang-orang yang berhak untuk mendapatkan dukungan negara. Termasuk bagaimana membuat subsidi lebih tepat sasaran," papar Isa.
Anggaran perlindungan sosial itu lebih tinggi dari alokasi dalam APBN 2022 yang hanya sekitar Rp431 triliun. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata menjelaskan, pemerintah akan meneruskan program-program yang bersifat reguler.
"Namun kita juga melihat bahwa Kemensos memiliki inisiatif baru seperti menangani lansia, disabilitas, yatim piatu, itu nanti kita lihat bagaimana itu bisa direvitalisasi," ujar Isa dalam wawancara bersama Metro TV di Gedung DPR, Selasa, 16 Agustus 2022.
| Baca juga: Jokowi Lanjutkan Program Bantuan Sosial, Golongan Ini yang Disasar |
Adapun bantuan sosial (bansos) bagi lansia, penyandang disabilitas, dan yatim piatu, sedianya merupakan program lama yang diperbarui oleh Kemensos. Sebab, kapasitas dan cakupannya dianggap belum menjangkau sasaran yang luas dan tepat.
Sejalan dengan upaya itu, pemerintah saat ini juga sedang memperbaiki data penerima bantuan sosial melalui registrasi sosial ekonomi.
"Ini akan memperbaiki data orang-orang yang berhak untuk mendapatkan dukungan negara. Termasuk bagaimana membuat subsidi lebih tepat sasaran," papar Isa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
