110 Tahun Usia Lelang jadi Bagian Penggerak Ekonomi Nasional
Menkeu Sri Mulyani. (FOTO: ANTARA/Puspa Perwitasari)
Jakarta: Aktivitas lelang di Indonesia sudah memasuki usia ke 110 tahun sejak dilakukan pada 1908 silam. Banyak manfaat yang didapat dari aktivitas lelang. Lelang menjadi bagian penggerak roda perekonomian nasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, semakin ke sini mekanisme lelang semakin aman, transparan, objektif, dan kompetitif. Hal ini mempengaruhi penerimaan negara dari barang-barang hasil kegiatan praktik KKN yang merugikan negara.

"Penerimaan yang kita peroleh dari lelang meningkat, artinya ada growing demand yang meningkat dari mekanisme lelang yang efisien dan kredibel," kata Ani sapaan akrab Sri Mulyani dalam acara perayaan 110 tahun lelang, di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Maret 2018.

Ani mengatakan, tak hanya dalam mengumpulkan penerimaan negara, namun juga sebaga salagh satu sarana penuntasan masalah hukum dan non-performing loan di perbankan. Misalnya saja, dalam penanganan kredit di perbankan yang tidak perform, ada jaminan dan restrukturisasi.

Biasanya ketika masyarakat mengajukan kredit, maka ada barang yang dijamin sebagai agunan manakala tidak bisa mencicil pinjaman, jaminan tersebut bisa dilelang sehingga jumlah aset dan kerugian yang terjadi bisa dikembalikan karena kredit yang tidak perform.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan, kinerja lelang di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Tahun lalu misalnya ada sekitar 56 ribu kali lelang yang diselenggarakan di Indonesia dengan nilai transaksi sebesar Rp16,45 triliun.

"Seiring dengan itu tentunya dihasilkan penerimaan negara bukan pajak dari bea lelang, selain itu ada juga penerimaan lainnya seperti pajak penghasilan (PPh), BPHTB dan lain-lain," tutur Isa.

Isa menambahkan, saat ini kegiatan lelang barang-barang milik negara dilaksanakan oleh 71 kantor kekayaan negara dan lelang serta 104 balai lelang dan didukung oleh pejabat lelang kelas I dan kelas II.

Pelaksanaan lelang kali ini, lanjut Isa, semakin mudah dan moderen dengan menggunakan aplikasi lelang tanpa kehadiran peserta lelang ke tempat lelang digelar. Dalam perjalanannya masih banyak lelang yang digugat karena dianggap tidak lengkap dan tidak sempurna.

Pada kesempatan yang sama, dilakukan peresmian Portal Lelang DJKN sebagai salah satu sarana yang memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasr dari layanan lelang (one stop services lelang) yang didukung teknologi informasi.

Selain itu, diselenggarakan pula kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/PMK.06/201B tentang Lelang Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, atau Benda Sita Eksekusi Yang Berasal dari Kejaksaan Republik lndonesia.



(AHL)