Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah. Foto: dok MI/M Irfan.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah. Foto: dok MI/M Irfan.

Banggar Sepakati Target Pertumbuhan Ekonomi 5,3-5,9% di 2023

Eko Nordiansyah • 27 Juni 2022 17:27

Jakarta: Badan Anggaran (Banggar) DPR menyepakati target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3-5,9 persen. Penetapan target ini setelah dilakukan serangkaian rapat dengan panitia kerja (panja) Banggar dengan perwakilan dari pemerintah dan Bank Indonesia (BI).
 
Selanjutnya kesepakatan ini disahkan dalam rapat penyampaian dan pengesahan laporan Panitia Kerja (Panja) Badan Anggaran DPR RI dalam rangka Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023.
 
"Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan Panja, asumsi dasar ekonomi makro dalam RAPBN 2023 yang telah disepakati adalah pertumbuhan ekonomi 5,3-5,9 persen," kata Ketua Banggar DPR Said Abdullah dalam rapat di Jakarta, Senin, 27 Juni 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Adapun laju inflasi ditargetkan dua hingga empat persen, nilai tukar rupiah Rp14.300 hingga Rp14.800 per USD, tingkat bunga Surat Utang Negara 10 tahun 7,34 hingga 9,16 persen, harga minyak mentah Indonesia USD90 hingga USD110 per barel, lifting minyak bumi 660 ribu-680 ribu barel per hari, serta lifting gas bumi 1.050 ribu hingga 1.150 ribu barel setara minyak per hari.
 
Sementara, target pembangunan 2023 yang disepakati adalah tingkat kemiskinan 7,5-8,5 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,3-6 persen, rasio gini 0,375 hingga 0,378, indeks pembangunan manusia 73,31 hingga 73,49, nilai tukar petani 105 hingga 107, dan nilai tukar nelayan 107 hingga 108.

Baca juga: Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,9% di RAPBN 2023

"Tema RKP 2023 yang disepakati adalah 'Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan'," ungkapnya.
 
Berdasarkan tema tersebut, strategi kebijakan yang akan dilaksanakan pemerintah difokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui kebijakan bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, akselerasi pembangunan infrastruktur, pemantapan reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan pembangunan ekonomi hijau.
 
Ia menyebut, Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2023 disusun di tengah pemulihan ekonomi yang semakin menguat. Namun, perekonomian global masih dibayangi risiko ketidakpastian yang dipicu konflik geopolitik Rusia-Ukraina yang berdampak pada kenaikan harga komoditas energi dan pangan yang signifikan.
 
"Di sisi lain, dampak scarring effect memicu supply disruption yang menimbulkan kenaikan inflasi yang tinggi di beberapa negara," pungkas dia.


 
(HUS)


LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif