Pasalnya, menurut dia target penurunan kemiskinan dan pengangguran tahun ini tidak jauh berbeda dengan realitas yang telah dilakukan oleh Presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono.
"Tapi kita bandingkan dengan belanja modal di 2015 ini naik 100 persen. Harusnya dampaknya signifikan. Di sini kalau kita melihat belanja modal dampak penurunan kemiskinan kurang nyambung," kata Wayan, dalam rapat kerja di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (11/2/2015).
Dalam RUU APBN-P 2015, pemerintahan Jokowi-JK menargetkan angka kemiskinan menjadi 10,3 persen dan angka pengangguran menjadi 5,6 persen. Angka ini turun tipis dari capaian 2014, di mana angka kemiskinan 2014 sebesar 10,96 persen dan angka pengangguran 5,94 persen.
"Ini cuma 0,3 persen. Kalau enggak signifikan nanti APBN gagal. Ini belanja modal sudah naik, harusnya signifikan," tegasnya.
Perbandingan dengan 2012, angka kemiskinan berada di 11,96 persen dan turun menjadi 11,37 persen di 2013. Kemudian angka pengangguran di 2012 adalah 6,24 persen dan turun menjadi 6,17 persen di 2013.
"Penurunan kemiskinan 10,96 persen (2014) itu 1,6 persen. Tapi 2014 ke 2015 turun cuma 0,6 persen dengan belanja modal meningkat. Bandingkan dengan belanja modal tahun itu. 2015 belanja modal naik 100 persen punya dampak harus signifikan kemiskinan dan tingkat pengangguran," tukasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
