Analis Mirae Asset Jessica Tasijawa mengatakan defisit yang lebih dalam pada Februari sebagian besar mencerminkan agresifnya pengeluaran awal pemerintah pada kuartal pertama 2026.
| Baca juga: BRIN: Program Makan Bergizi Gratis Berpotensi Dongkrak PDB Hingga Rp26 Triliun |
"Di sisi lain, pendapatan negara mulai menunjukkan pemulihan. Pendapatan negara tercatat tumbuh 12,8 persen secara tahunan (year on year/YoY) menjadi Rp358 triliun, berbalik dari kontraksi 20,8 persen YoY pada Februari 2025," tegas dia.
Menurut Jessica, peningkatan tersebut terutama didorong oleh kinerja penerimaan pajak yang lebih kuat. Penerimaan pajak tumbuh 30,1 persen YoY, dengan lonjakan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 97,4 persen YoY.
“Kenaikan ini dipengaruhi efek basis rendah setelah transisi administratif serta implementasi sistem CATS (Coretax Administration System) pada Februari tahun lalu,” jelasnya.
Selain itu, penurunan restitusi pajak sebesar 17,3 persen YoY turut mendorong peningkatan penerimaan pajak bersih.
Jessica memperkirakan perbaikan permintaan domestik akan terus membantu meredakan tekanan restitusi pajak sepanjang tahun ini, didukung pengawasan pemerintah yang lebih ketat.
Meski demikian, pendapatan negara bukan pajak (PNBP) justru menurun 11,4 persen YoY.
Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya pendapatan sektor minyak dan gas sebesar 36,3 persen YoY serta adanya penyesuaian dalam remitansi dividen dari BUMN. Dia memperkirakan pendapatan tersebut akan kembali normal sekitar Juni 2026.
Belanja pemerintah naik
Sementara itu, dari sisi pengeluaran, belanja pemerintah melonjak 41,9 persen YoY menjadi Rp493,8 triliun. Belanja pemerintah pusat bahkan meningkat lebih tinggi, yakni 63,7 persen YoY.Lonjakan tersebut terutama didorong oleh belanja modal dan belanja material yang masing-masing meningkat 400,3 persen YoY dan 269,4 persen YoY. Kenaikan ini juga dipengaruhi efek basis rendah setelah langkah efisiensi belanja pada awal tahun sebelumnya.
Jessica menjelaskan peningkatan belanja material sebagian besar berasal dari percepatan program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Program tersebut menyumbang sekitar 57,7 persen dari total belanja material pemerintah.
Realisasi belanja untuk MBG tercatat mencapai Rp25 triliun pada Februari 2026, meningkat dibandingkan Rp19 triliun pada Januari 2026. Sementara itu, belanja bantuan sosial juga tumbuh 4,3 persen YoY meskipun menghadapi efek basis yang tinggi.
Ke depan, percepatan belanja diperkirakan masih akan berlanjut pada Maret 2026. Pemerintah menargetkan total belanja sebesar Rp809 triliun pada kuartal pertama 2026.
Dengan demikian, sekitar Rp315,2 triliun belanja masih akan direalisasikan pada Maret, yang kemungkinan difokuskan pada program MBG serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Stimulus fiskal dorong pertumbuhan ekonomi
Jessica memperkirakan saldo fiskal pada kuartal pertama 2026 masih akan melebar karena pemerintah mendahulukan belanja di tengah peningkatan pendapatan negara.Di sisi pembiayaan, realisasi pembiayaan utang mencapai Rp185,3 triliun. Pemerintah juga mempercepat penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), dengan penerbitan bersih mencapai sekitar Rp151,3 triliun per Januari 2026.
Selain itu, pemerintah untuk pertama kalinya menerbitkan obligasi mata uang ganda CNH–EUR dengan total nilai CNH9,25 miliar dan EUR2,7 miliar dalam enam tenor mulai dari tiga hingga 20 tahun pada Februari 2026.
Pemerintah juga berencana menempatkan tambahan dana sebesar Rp100 triliun di bank-bank BUMN guna mendukung likuiditas serta penyaluran kredit ke sektor riil.
Secara keseluruhan, Jessica menilai suntikan fiskal yang cukup agresif ini berpotensi mendorong aktivitas ekonomi pada awal tahun.
“Stimulus fiskal ini kemungkinan akan mendukung aktivitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2026 ke kisaran 5,2 hingga 5,4 persen,” tegas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
