Menteri Keuangan Sri Mulyani. FOTO: Medcom.id/Desi Angriani.
Menteri Keuangan Sri Mulyani. FOTO: Medcom.id/Desi Angriani.

Masuk Tahap Final, Omnibus Law Perpajakan Meliputi 6 Insentif

Ekonomi perpajakan perizinan Omnibus Law
Eko Nordiansyah • 28 November 2019 14:13
Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku tengah memfinalisasi penyusunan omnibus law perpajakan. Pemerintah terus mengebut pengerjaan draf omnibus law ini yang rencananya akan diajukan ke DPR pada akhir tahun ini atau awal 2020.
 
"Sekarang dalam proses formulasi secara final dan harmonisasi agar bisa disampaikan ke DPR," kata dia ditemui di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, 28 November 2019.
 
Omnibus law akan merevisi Undang-Undang (UU) Pajak Penghasilan (PPh), UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN), UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta UU Pemerintah Daerah (Pemda) yang terpengaruh atau yang dipengaruhi oleh undang-undang ini.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Pertama adalah mengenai tarif pajak Badan. Kita akan menurunkan PPh untuk Badan dari 25 persen saat ini menjadi 22 persen dan 20 persen. Kemudian secara bertahap menjadi 22 persen untuk periode 2021-2022 dan untuk periode 2023 akan turun menjadi 20 persen," jelas dia.
 
Selain itu, pemerintah akan menurunkan pajak Badan yang melakukan go public dengan pengurangan tarif PPh tiga persen lagi. Tarif PPh dividen dalam negeri akan diturunkan, bahkan bisa dibebaskan. Dengan begitu, dividen yang didapat bisa diinvestasikan lagi.
 
"Ketiga, sistem pajak teritori untuk penghasilan yang diperoleh dari luar negeri, yaitu untuk wajib pajak yang penghasilannya berasal dari luar negeri baik dalam bentuk dividen maupun penghasilan setelah pajak dari usahanya. Badan Usaha Tetapnya di luar negeri, dividen tersebut tidak dikenakan pajak di Indonesia," ungkapnya.
 
Keempat, pemerintah akan mengurangi penalti pajak dalam bunganya. Selama ini pinalti pajak dikenakan sebesar dua persen hingga 24 bulan atau total 48 persen. Nantinya, denda akan berdasarkan tarif bunga yang berjalan sekarang dan dibagi berdasarkan berapa lama tunggakan.
 
"Dengan perhatian bahwa sanksi tersebut dianggap cukup fair karena sesuai dengan tingkat bunga yang berlaku sekarang ini. Dengan suku bunga yang rendah tentu akan memberikan keuntungan bagi mereka untuk bisa komplain lebih baik," ujar dia.
 
Selanjutnya untuk e-commerce atau perusahaan digital internasional tidak perlu memiliki kantor cabang di dalam negeri namun beroperasi di Indonesia sudah bisa menjadi wajib pajak. Melalui ketentuan ini pemerintah bisa meminta wajib pajak tersebut memungut dan membayar pajak di Indonesia.
 
Dalam omnibus law pajak ini, pemerintah juga mengatur sejumlah insentif fiskal yang bakan diberikan. Pasalnya selama ini ketentuan tax holiday maupun tax allowance tidak diatur dalam UU, sehingga seringkali tumpang tindih.
 
"Kira-kira itu difinalkan, timeline-nya berharap final draf bisa selesai dan harmonisasi dan bisa disampaikan ke DPR sebelum reses 18 Desember 2019. Januari sudah bisa bahas dan sudah komunikasi ke DPR," pungkasnya.
 

(AHL)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif