"Hati-hati tahun depan agar baik yang WDP maupun yang TMP agar diperhatikan betul, agar yang disclaimer TMP itu sudah enggak ada, yang WDP syukur kalau enggak ada," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2019.
Jokowi meminta kementerian/lembaga segera berkoordinasi untuk menyelesaikan temuan dari BPK. BPK mencatat beberapa temuan seperti belanja barang, belanja modal, aset tetap, dan belanja dibayar di muka.
"Agar laporannya tahun depan menjadi lebih bagus dan memperoleh WTP," kata dia.
Jokowi tak bosan mengingatkan kementerian/lembaga berbenah. Uang rakyat harus dikelola dengan baik dan benar.
"Ini adalah pertanggungjawaban konstitusional kita pada negara dan pertanggungjawaban moral kita kepada rakyat bahwa yang namanya uang negara dan uang rakyat harus dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat," pungkas Jokowi.
Sebanyak 82 kementerian dan lembaga meraih opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Sedangkan empat kementerian lembaga meraih opini wajar dengan pengecualian.
Empat lembaga itu di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sedangkan satu lembaga meraih opini TMP yaitu Badan Keamanan Laut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
