Kesepakatan tersebut diputuskan dalam rapat kerja tingkat panitia kerja (Panja). Besaran pemangkasan tersebut pun lebih rendah dari usulan awal pemerintah yang ingin memotong besaran subsidi solar Rp650 per liter atau dari Rp1.000 menjadi Rp350 per liter dalam pengajuan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016.
"Memang pemerintah berkeinginan subsidi solar dipangkas dari Rp1.000 menjadi Rp350 per liter di tahun ini. Tapi keinginan kami menjadi Rp500 per liter. Jadi dari Rp350 usulan di RAPBN-P 2016 menjadi Rp500 per liter," kata Pimpinan Banggar DPR RI, Said Abdullah membacakan kesimpulan rapat kerja, di Komplek Parkemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (16/6/2016).
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, dalam usulan awal di mana pemotongan sebesar Rp650 per liter dengan pertimbangan penghematan anggaran belanja terutama pos belanja subsidi. Sehingga anggaran untuk jenis BBM tertentu dalam Anggaran Pendpatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016 sebesar Rp12,43 triliun.
Sedangkan dengan pemotongan Rp500 per liter dan asumsi harga minyak mentah Indonesia USD40 per barel, maka total belanja subsidi BBM disetujui Rp43,68 triliun atau membengkak dibanding RAPBN-P 2016 sebesar Rp40,63 triliun.
"Tapi karena disepakatinya penurunan subsidi dari Rp1.000 menjadi Rp500 per liter mulai 1 Juli, maka anggarannya bertambah jadi Rp13,91 triliun untuk BBM jenis tertentu. Khusus untuk solar anggaran subsidinya naik dari Rp10,43 triliun menjadi Rp11,60 triliun," beber Suahasil.
Menurutnya, pemerintah menghitung total anggaran subsidi BBM akibat perubahan-perubahan asumsi makro dan besaran subsidi mencapai Rp43,68 triliun dari sebelumnya di APBN-P 2016 Rp40,64 triliun. Rinciannya, subsidi jenis BBM tertentu Rp13,91 triliun dan subsidi elpiji 3 kg sebesar Rp25,19 triliun.
Lebih jauh, rincian Pajak Penjualan (PPn) atas JBT minyak tanah dan elpiji sebesar Rp2,75 triliun, perkiraan subsidi LGV nihil. Kemudian perkiraan subsidi elpiji 3 kg dan minyak tanah sebesar Rp19,97 triliun, kekurangan subsidi 2014 audited sebesar Rp7,86 triliun, serta carry over ke tahun berikutnya senilai Rp26 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
