Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Dok; Kemenko Perekonomian.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Dok; Kemenko Perekonomian.

Karena Ini Avtur Dikenakan PPN

Ekonomi harga bbm Avtur
Eko Nordiansyah • 13 Februari 2019 19:00
Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan alasan penjualan avtur dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menurut dia, PPN bisa direstitusi untuk barang yang diekspor ke luar negeri.
 
"PPN itu prinsipnya sebetulnya kalau untuk ekspor itu dia boleh enggak bayar atau boleh direstitusi," kata Darmin ditemui di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Rabu, 13 Februari 2019.
 
Dirinya menambahkan, para pengusaha mengeluhkan tingginya PPN avtur menjadi penyebab tarif pesawat mengalami kenaikan. Padahal kenaikan tarif pesawat membawa dampak negatif terhadap industri pariwisata dan perhotelan.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Untuk itu, pemerintah telah meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melihat apakah diperlukan penyesuaian terhadap PPN avtur. Hanya saja sampai sekarang belum ada keputusan apakah PPN avtur akan diturunkan dari 10 persen.
 
"Nah yang ini (avtur) juga begitu, dia PPN-nya tidak dikenakan, sementara yang dalam negeri merasa dikenakan. Itu yang mau dikaji, bagaimana sebaiknya. Ya nanti kita lihat bagaimana baiknya," jelas dia.
 
Darmin menilai, PPN avtur sama dengan PPN yang dikenakan untuk barang dan komoditas lainnya. Jika PPN avtur di Indonesia terbilang lebih tinggi, maka sebenarnya PPN di Eropa juga bisa lebih tinggi lagi.
 
"PPN kita sama saja untuk avtur atau apapun, PPN itu tergantung mau dibandingkan negara mana. Kalau Eropa ya lebih tinggi dari kita," pungkasnya.
 


 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif